Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Johanis mengatakan bahwa proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Gazalba sudah sesuai prosedur.
KPK, kata Alex, masih mendalami soal rangkaian proses penitipan calon mahasiswa tersebut. Keterlibatan Zulhas dalam rangkaian proses itu juga ditelisik.
Saat ini, belum ada sanksi tegas bagi ASN yang 'bandel' tidak lapor LHKPN. ASN yang tidak patuh hanya dikenakan sanksi administrasi.
Ali mengatakan peluang tersebut dapat dilakukan sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup, baik dalam proses penyidikan maupun saat perkara tersebut disidangkan.
KPK, kata Ali, akan mengonfirmasi barang bukti itu kepada sejumlah saksi. Lembaga Antikorupsi juga mengembangkan sejumlah barang bukti lain untuk memperkuat sangkaan kepada Abdul.
Gazalba mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua tidak berdiri sendiri, tetapi bertali-temali dengan perbuatan oknum-oknum lain yang berada di seputaran pusat pemerintahan Provinsi Papua.
Firli mengatakan pihaknya sudah berusaha untuk membuat efek jera kepada koruptor. Mulai dari hukuman badan hingga merampas aset para pelaku.
Kasus yang menjerat GS merupakan pengembangan dari kasus dugaan yang sebelumnya menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) dan kawan-kawan sebagai tersangka.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan bahwa Hakim Agung Gazalba Saleh akan ditahan untuk 20 hari pertama.
Abdul merupakan pejabat yang memiliki kewenangan memilih dan menentukan kelulusan ASN di Pemkab Bangkalan. Jabatan yang dijualnya yakni pada tingkatan eselon tiga dan empat.
Sebelumnya, KPK memeriksa telah memeriksa para tersangka tersebut di Gedung Polda Jatim, Rabu (7/12) siang.
Hari Antikorupsi Sedunia yang dipusatkan di Jawa Barat, juga digelar di enam provinsi beserta kabupaten dan kota
Ini karena Lukas Enembe dianggap selama menjabat Gubernur Papua kurang memperhatikan pembangunan di Kabupaten Biak.
Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid satu banyak dikeluhkan masyarakat lantaran mereka kurang merasakan dampak positifnya.
KPK memastikan bakal mendalami semua laporan itu. Termasuk, dugaan keterlibatan semua pihak terkait
Hal ini perlu dilakukan guna menghindari kecurigaan masyarakat Papua terhadap KPK.
Karena itu, mantan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura ini meminta lembaga antirasuah itu membuka ke publik hasil pemeriksaan terhadap Lukas Enembe.
Para saksi diambil keterangannya untuk Karomani selaku Rektor Universitas Lampung dan tersangka lainnya. Pemeriksaan sejumlah saksi dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Langkah-langkah yang sudah ditempuh lembaga antirasuah itu dalam penanganan kasus dugaan korupsi terhadap Gubernur Papua sudah tepat dan sangat manusiawi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved