Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
TENTARA Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menekankan bahwa indikasi keterlibatan anggota TNI AD dalam pelarian Bupati Mamberamo Tengah yang baru saja tertangkap, masih belum terbukti.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada campur tangan anggota TNI dalam pelarian Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak ke Papua Nugini. Anggota TNI itu bakal diperiksa Lembaga Antikorupsi.
“Indikasi belum bisa menjadi judgement. Semua masih dalam penyelidikan,” tegas Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Hamim Tohari saat dihubungi, Rabu (22/2).
Baca juga: KPK Tahan Ricky Ham Pagawak
Pada prinsipnya, lanjut dia, TNI AD terus mendukung upaya penegakan hukum yang tengah bergulir. Jika terbukti ada campur tangan anggota TNI AD dalam pelarian Ricky Ham, pihaknya tidak akan segan-segan untuk menghukum oknum tersebut.
“Pastinya akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” imbuh Hamim.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa unsur pimpinan institusi, khususnya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, sudah berkomunikasi dengan Ketua KPK Firli Bahuri terkait dugaan keterlibatan anggota TNI membantu pelarian Bupati Mamberamo Tengah.
“Perlu saling komunikasi jika ada yang perlu dilakukan bersama,” katanya.
Baca juga: Penghubung Bupati Mamberamo Tengah jadi Kunci Penangkapan
Adapun KPK menegaskan bantuan dari anggota TNI terhadap Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak bukan menjadi urusan lembaga rasuah tersebut.
"Penindakan ranahnya TNI. Ada oknum TNI yang terlibat, tentu itu kapasitas TNI," cetus Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya.
Di lain sisi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI terkait adanya dugaan bantuan terhadap Ricky. KPK tidak bisa menindak, karena aturan untuk pelanggaran TNI berbeda.(OL-11)
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H. Addin Jauharudin mengungkapkan Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia ini menjadi komitmen Ansor dalam mengawal aspirasi masyarakat untuk menjaga Indonesia.
DI tengah harga pangan yang mencekik, biaya kesehatan yang membuat keluarga rapuh semakin jatuh miskin, serta pasar kerja yang seret, publik dipaksa menelan ironi yang sama setiap hari.
Sebagai wakil rakyat, mereka semestinya menanggapi aspirasi masyarakat dengan bahasa dan sikap yang santun
Pejabat publik idealnya memaknai demokrasi dengan dialog dinamis, bukan hanya respons pasif pada tekanan massa.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.
Penetapan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir sebagai dilakukan secara prematur dan tidak sesuai prosedur hukum.
Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menilai penyidik kepolisian telah bekerja profesional dalam menangani kasus yang sempat menimbulkan perdebatan.
Penyebab belum ditetapkannya tersangka lantaran KPK belum yakin dengan hasil penyelidikan dan bukti yang dikumpulkan
KPK bakal melanjutkan proses hukum untuk Alwin. Dia sejatinya sudah dipanggil penyidik kemarin, namun, mangkir bersama dengan istrinya Hevearita.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
KPK mengungkap adanya Rp400 juta uang untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved