Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Berulangnya tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah tidak berkorelasi dengan sistem pemilihan langsung yang saat ini diterapkan.
KPK sudah menetapkan tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima orang pada 10 Desember 2025, termasuk Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya.
KPK memaparkan kronologi OTT terhadap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, yang diawali permintaan keterangan di Jakarta dan Lampung
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkomitmen menerapkan tata kelola dan budaya antikorupsi melalui partisipasi aktif pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada Rabu, 10 Desember 2025. Rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) digelar dari Selasa, 9 Desember 2025.
Bahlil menegaskan dirinya bakal menghormati proses hukum tersebut, seraya menambahkan bahwa semua pihak harus menjunjung azas praduga tak bersalah terkait proses hukum tersebut.
Kenapa Bupati Lampung Tengah ditangkap? KPK menyebut Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terlibat dalam suap proyek.
KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam operasi OTT pada Rabu, 10 Desember 2025. Total lima orang ditangkap dan dibawa ke Gedung KPK
Visi, misi, dan program Prabowo-Gibran pada bidang reformasi hukum sebelumnya menjanjikan penguatan KPK serta komitmen untuk tidak mengintervensi proses penegakan hukum.
Ia menjelaskan bahwa rendahnya integritas institusi bukan fenomena tunggal, tetapi berkaitan dengan persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi secara nasional.
KOMISI Pemberatnasan Korupsi (KPK) merilis skor Indeks Integritas Nasional (IIN) tahun 2025, yaitu 72,32. Skor itu naik sekitar 0,9 poin dibandingkan 2024 yang berada di level 71,53.
KPK menegaskan aksinya dalam mencari informasi dan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Arab Saudi tidak melanggar hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari bentuk fisik dari makanan tambahan bayi dan balita yang diduga dikorupsi. Sejauh ini, penyidik cuma mengantongi resepnya.
Asep menduga emas lima kilo itu yang diklaim Linda telah disita KPK. Padahal, penyidik cuma mengambil dokumen dari tangan saksi itu.
Tim penyidik telah meninjau sejumlah lokasi mulai dari Riyadh hingga Mina.
Penyelidikan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dalam pengadaan digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.
Upaya pengubahan kuota haji di surat keputusan menteri diduga dilakukan untuk menghindari terendusnya praktik rasuah.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sumut.
LAMBANNYA perkembangan KPK atas penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024 disorot. kasus tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga mencapai Rp1 triliun
KPK tidak mau menyampuri keputusan Dewas yang mengusut laporan tersebut. Tapi, KPK mengeklaim penyidik sampai jaksa tidak melakukan kesalahan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved