Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada Rabu, 10 Desember 2025. Rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) digelar dari Selasa, 9 Desember 2025.
“Bermula dari permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di Jakarta, dan Lampung, pada Selasa, 9 Desember 2025,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Desember 2025.
Budi enggan memerinci orang-orang yang diperiksa KPK sebelum menangkap Ardito. Tapi, sejumlah informasi yang didapat menjelaskan bahwa adanya keterlibatan Bupati Lampung Tengah dalam salah satu kasus rasuah.
“Tim kemudian melakukan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pada Rabu, 10 Desember 2025,” ujar Budi.
Total, ada lima orang termasuk Ardito yang ditangkap KPK dalam kasus ini. Mereka semua kini diperiksa di Markas KPK, Jakarta.
KPK memiliki aturan main 1x24 jam untuk menetapkan status hukum para pihak tertangkap. Nantinya, status mereka diumumkan melalui konferensi pers. (Can/P-1)
Menurutnya, proses penelusuran dilakukan dengan metode penelusuran arus uang.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf minta aturan dana kampanye diatur dalam RUU Pemilu. Sebab kasus korupsi bupati lampung tengah Ardito Wijaya diduga gratifikasi untuk utang dana kampanye
KPK membeberkan tujuh fakta baru terkait Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya yang terjerat kasus dugaan suap
KPK menahan lima tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di sejumlah proyek Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menggoda jurnalis saat ditanya soal kasus suap di KPK. Ia bersama empat orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya diduga memenangkan perusahaan keluarga dan tim sukses Pilkada 2024 dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
Pakar menanggapi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebutuhan peralatan yang lebih canggih untuk menunjang operasi tangkap tangan (OTT).
“Apa sih sebenarnya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih, supaya OTT tidak hanya satu sebulan,”
PASCADITANGKAPNYA Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kantor Bupati Pati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Selasa, (20/1) terpantau lengang.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), terhadap Bupati Pati Sudewo dan jajarannya pada Senin, (19/1). OTT KPK itu disebut dilakukan terkait dengan dugaan jual beli jabatan
UANG miliaran rupiah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penangkapan Bupati Pati Sudewo dan sejumlah pejabat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin, (19/1).
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayahnya Kepala Desa Sukadami HM Kunang, dan pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Chat pada 5 ponsel mereka hilang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved