Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Akui OTT belum Maksimal, KPK Minta Peralatan yang Lebih Canggih

Devi Harahap
28/1/2026 14:58
Akui OTT belum Maksimal, KPK Minta Peralatan yang Lebih Canggih
Ketua KPK Ketua Setyo Budiyanto (ketiga kanan) bersama Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo (kiri), Fitroh Rohcahyanto (kedua kanan), dan jubir KPK Budi Prasetyo (kanan)(MI/Usman Iskandar)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) belum berjalan maksimal. Untuk meningkatkan efektivitas penindakan, KPK meminta dukungan DPR RI untuk memberikan peralatan yang lebih canggih.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, OTT memang menjadi salah satu target kerja KPK, namun dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada informasi yang diterima penyidik.

“Sebenarnya hampir beberapa bulan sekali pasti ada (OTT). Karena itu juga salah satu target kami, tapi bukan target yang dipaksakan. Targetnya adalah sesuai dengan informasi yang kami dapatkan,” kata Setyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (28/1). 

Setyo menjelaskan, secara ideal KPK menargetkan setidaknya satu OTT dalam sebulan. Namun, ia menegaskan penindakan tidak bisa dilakukan secara serampangan tanpa dasar informasi yang kuat. “Sebulan sekali memang setidaknya ada satu OTT, tetapi itu sangat bergantung pada kualitas dan validitas informasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto secara terbuka mengungkapkan bahwa kendala utama KPK bukan hanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM), melainkan juga minimnya dukungan peralatan teknologi.

“Apa sih sebenarnya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih, supaya OTT tidak hanya satu sebulan,” ucap Fitroh.

Fitroh menilai, peralatan yang dimiliki KPK saat ini sudah tertinggal dan tidak lagi sebanding dengan kecanggihan modus kejahatan korupsi yang semakin kompleks. “Kurang canggih, Pak, kurang canggih. Ini sudah tidak up-to-date,” tuturnya.

Ia pun meminta agar Komisi III DPR RI memberikan dukungan anggaran yang lebih besar agar KPK dapat memperkuat kemampuan penindakan di lapangan. “Jadi kalau anggota Komisi III kasih anggaran besar buat beli alat, barangkali OTT bisa lebih masif,” tukasnya.(M-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya