Ketua KPK: Skor Integritas Naik, tapi Risiko Korupsi Tetap Ada

KOMISI Pemberatnasan Korupsi (KPK) merilis skor Indeks Integritas Nasional (IIN) tahun 2025, yaitu  72,32. Skor itu naik sekitar 0,9 poin dibandingkan 2024 yang berada di level 71,53.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengatakan, secara rata-rata, integritas instansi di Indonesia masih dalam kategori 'rentan'. 

"Itu menunjukkan bahwa perilaku (berisiko) korupsi di masing-masing (instansi) itu masih ada," terang dia dalam pidato puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Selasa (9/12). .

Baca juga : KPK Sita Uang dan Perhiasan Terkait Korupsi ASDP

Inspektorat di daerah diminta untuk proaktif berkoordinasi dengan Kedeputian Pencegahan KPK. Dengan cara ini, titik rawan korupsi, mulai dari risiko gratifikasi hingga suap bisa dimitigasi dan dilakukan tindakan pencegahan.

Pengondisian

Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ukuran untuk menilai integritas lembaga di Indonesia. Namun, belakangan KPK menemukan adanya upaya rekayasa agar nilai SPI bisa tinggi.

Setyo Budiyanto menyampaikan, ada pengalaman yang ditemukan KPK. Bahkan,  mereka melakukannya  secara cukup terstruktur. 

Baca juga : KPK Soroti Pansel yang Buat Proses Wawancara Capim Tertutup

"Salah satu kabupaten mengkondisikan hasil survei. Jadi sudah ada instruksional," terang Setyo. Dengan cara itu, skor SPI yang diperoleh bisa tinggi.

Caranya, para pegawai diinstruksikan untuk melapor jika menerima pesan survei dari KPK. Mereka akan diarahkan dalam mengisi jawaban agar skor SPI bisa tinggi.

"Nanti kalau pertanyaannya A, jawabannya A plus. Kalau pertanyaan B, jawabannya B minus, dan seterusnya," lanjut Setyo. Dengan pengkondisian itu, skor integritas akan melonjak sehingga menjadi sangat bagus.

Menurut dia, seharusnya tidak ada pengondisian ketika menjawab survei. Pasalnya, skor SPI bukan sekadar angka statistik untuk dipamerkan, tetapi bisa menggambarkan realitas yang sebenarnya.

Atas temuan itu, KPK sudah memiliki langkah antisipasi, KPK tidak bisa dikelabu. "Kami memiliki alat, ada tool yang bisa mengukur ini kira-kira benar apa enggak. Kemudian kami bandingkan dengan dokumen penyertanya, kami simpulkan bahwa ini adalah akal-akalan," tegas Setyo. (AT/E-4)