Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Lampung Tengah Ardito Wijaya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (10/12). Ardito diduga terlibat praktik suap terkait sejumlah proyek di daerahnya.
“(Terkait) suap proyek,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada Metrotvnews.com, Rabu (10/12).
Namun, Fitroh belum merinci proyek apa yang menjadi sumber dugaan rasuah tersebut. Ia hanya menyebut ada beberapa pihak lain yang turut diamankan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan, total lima orang ditangkap dalam operasi tersebut. Seluruhnya langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan awal oleh penyidik.
“Saat ini tim masih melakukan pemeriksaan intensif kepada para pihak yang diamankan tersebut,” kata Budi.
Sesuai aturan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap. Hasilnya akan diumumkan melalui konferensi pers resmi lembaga antirasuah itu. (P-4)
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf minta aturan dana kampanye diatur dalam RUU Pemilu. Sebab kasus korupsi bupati lampung tengah Ardito Wijaya diduga gratifikasi untuk utang dana kampanye
KPK membeberkan tujuh fakta baru terkait Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya yang terjerat kasus dugaan suap
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menggoda jurnalis saat ditanya soal kasus suap di KPK. Ia bersama empat orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya diduga memenangkan perusahaan keluarga dan tim sukses Pilkada 2024 dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
KPK mengungkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menerima Rp5,75 miliar yang sebagian digunakan untuk melunasi pinjaman kampanye Pilkada 2024
KPK menyita 850 gram emas dan uang tunai Rp193 juta dari OTT yang melibatkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan adiknya.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved