Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KPK meyakini masih banyak pejabat mengisi LHKPN hanya untuk menggugurkan kewajiban. Penilaian itu dicetuskan karena Lembaga Antirasuah bisa mengecek data yang diberikan olehnya.
Zainal menyebut belum ada komitmen negara dalam pemberantasan korupsi yang berjalan efektif di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Nawawi mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik.
Budi mengatakan, Prabowo tidak memberikan toleransi dalam tindakan rasuah dalam bentuk apapun.
Nawawi juga mengingatkan bahwa untuk mencapai Indonesia yang bebas korupsi, diperlukan keberanian dan ketegasan dari semua pihak.
Momen ini juga sekaligus bersejarah bagi anggota Satgassus yang genap 3 tahun bergabung menjadi ASN Polri sejak 9 Desember 2021.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga independen yang dibentuk pada 20 Desember 2002 untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Dalam mengatasi korupsi, aparat penegak hukum tentu tidak bisa bekerja sendirian. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu memberantas tindak pidana korupsi.
Pelayanan publik menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi di Indonesia.
Indonesia memiliki sejarah kelam terkait kasus-kasus korupsi yang tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Untuk menghadapi tantangan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merancang strategi yang disebut Trisula Pemberantasan Korupsi: Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan.
Sebanyak 50 menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden Kabinet Merah Putih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.
Data tersebut menunjukkan ada 36 menteri atau kepala lembaga yang membuat LHKPN. Sementara 16 menteri dan 27 wakil menteri belum lapor LHKPN.
KPK masih menggunakan ponsel Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk mendalami kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) anggota Kabinet Merah Putih segera dilengkapi.
Pada Rabu, KPK menggeledah kantor Gubernur Bengkulu, sementara, kemarin, giliran kantor Disnaker yang digeledah.
Dalam perkembangan kasus ini, KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta. Kendaraan itu ditemukan pada Juni 2024.
Momentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum.
BEBERAPA tahun ini, upaya pemberantasan korupsi kian mengalami stagnasi bahkan menuju kemunduran. Hal ini tidak lepas dari adanya pelemahan KPK oleh para politisi dan pejabat negara.
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pimpinan KPK periode 2024-2029 yang terpilih tidak mempolitisasi kasus korupsi
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved