Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR hukum pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Noel terjerat OTT terkait dugaan pemerasan sertifikasi K3.
Azmi mempertanyakan ditangkapnya Noel ini murni keadilan atau upaya pembersihan pendukung rezim lama. Diketahui, Noel merupakan pendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.
"Seorang yang selama ini tampil sebagai wajah ideal pembela rezim lama kini justru terjerat di pusaran proses hukum lembaga anti rasuah dugaan telah terjadi peristiwa korupsi sehingga dapat menimbulkan pertanyaan, apakah ini murni kehandalan penggalian informasi kinerja KPK, atau sinyal pragmentasi pergeseran arus di istana, dari kelompok tertentu atau faksi kekuasaan tertentu kah?," kata Azmi melalui keterangannya, Jumat (22/8).
Azmi menilai di satu sisi, Noel dikenal vokal di ruang publik membela pekerja. Namun, dengan dugaan pemerasan yang menjeratnya muncul pertanyaan kasus itu murni penegakan hukum atau ada upaya menyingkirkan Noel.
“Tentu, setiap OTT bisa dibaca bukan hanya sebagai penegakan hukum, tetapi juga dapat sebagai penanda siapa yang sedang disingkirkan dari panggung pentas politik," katanya.
Azmi meminta KPK untuk profesional dan transparan dalam mengungkap kasus ini. Ia mengatakan publik menunggu KPK menjadi adil dan bukan alat untuk pembersihan lingkaran kekuasaan.
"Publik tidak boleh lagi terjebak pada drama panggung permasalahan yang lewat silih berganti dengan adanya fenomena kasus, karenanya KPK kini diuji, untuk semakin berani dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," katanya. (H-4)
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel Ebenezer, menjalani sidang perdana perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3.
Noel akan mendengarkan dakwaan dari jaksa dalam kasus ini. Persidangan digelar terbuka untuk umum di Ruang Soebekti 2.
Perlawanan tersangka merupakan langkah formil dalam penanganan perkara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved