Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyebut Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang terjerat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ibarat gol bunuh diri jika dianalogikan dalam sepak bola.
Nasir menjelaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memberantas korupsi. Namun, ternyata yang ikut terlibat merupakan anak buahnya di Kabinet Merah Putih.
"Presiden kan sangat, sangat gencar untuk soal ini gitu, dan tentu sangat seperti memasukkan bola ke gawang sendiri ini, jadi apa yang dialami oleh wamenaker itu seperti memasukan bola ke gawan sendiri, atau gol bunuh diri," kata Nasir ketika dihubungi, Kamis (21/8).
Nasir mengatakan prihatin wakil menteri Kabinet Merah Putih tertangkap tangan atas kasus korupsi karena Presiden Prabowo gencar menyuarakan isu-isu soal pemberantasan korupsi. Di sisi lain, ia mengaku mengapresiasi KPK yang bekerja independen dan tidak diintervensi kekuasaan.
"Kita mendapatkan pesan bahwa presiden itu tidak mencampuri urusan-urusan seperti ini. Kedua kita juga mendapatkan pesan bahwa KPK itu bekerja secara independen ya, tidak diintervensi oleh kekuasaan. Karenanya kita salut kepada Presiden Prabowo, karena tentu saja dia tidak berusaha untuk melakukan upaya-upaya dengan kewenangan yang dia miliki untuk mencegah terjadinya peristiwa itu, ya jadi sangat mengejutkan sebenarnya," katanya.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Immanuel Ebenezer di Jakarta.
"Lokasi di wilayah Jakarta," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, hari ini.
Budi belum bisa memerinci kasusnya. Sebab, OTT masih berlangsung. "Benar terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan saat ini masih berporses," ucap Budi.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut Noel ditangkap atas kasus pemerasan. Kini, wamenaker itu tengah dimintai keterangan. "Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," kata Fitroh melalui keterangan tertulis, hari ini. (E-4)
Terdakwa mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer alias Noel menjalani sidang kasus dugaan pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3. Tiga saksi dimintai keterangan terkait sebaran uang dari perusahaan PJK3 dan keterlibatan oknum di Kemenaker.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved