Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan semakin memperketat pengawasan serta memberikan peringatan keras kepada para menteri terkait integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas. Hal ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel).
“Presiden akan lebih tegas dalam mengingatkan jajaran kabinet. Kasus ini kembali membuktikan bahwa praktik korupsi sudah berada pada tahap kritis, ibarat penyakit stadium 4,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Agustus 2025.
Fokus pada Pemberantasan Korupsi
Prasetyo mengungkapkan, sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo secara konsisten menekankan pentingnya pemberantasan korupsi. Peringatan ini selalu diarahkan terutama kepada menteri dan pejabat negara agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan amanah.
“Bapak Presiden menegaskan seluruh anggota kabinet harus menjaga integritas serta menghidupkan semangat antikorupsi dalam setiap langkah kebijakan maupun pelaksanaan tugas harian,” jelasnya.
Pesan Presiden: Jaga Sikap dan Hindari Kegaduhan
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya etika komunikasi pejabat negara. Para menteri diingatkan untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa memicu keresahan publik.
“Beliau berpesan agar pernyataan-pernyataan yang dilontarkan menteri tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dua hal inilah yang secara konsisten selalu disampaikan Presiden,” tegas Prasetyo.
Kasus OTT terhadap Immanuel Ebenezer menjadi sorotan publik sekaligus ujian serius bagi pemerintahan Prabowo dalam memperkuat komitmen pemberantasan korupsi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Terdakwa mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer alias Noel menjalani sidang kasus dugaan pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3. Tiga saksi dimintai keterangan terkait sebaran uang dari perusahaan PJK3 dan keterlibatan oknum di Kemenaker.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved