Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan semakin memperketat pengawasan serta memberikan peringatan keras kepada para menteri terkait integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas. Hal ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel).
“Presiden akan lebih tegas dalam mengingatkan jajaran kabinet. Kasus ini kembali membuktikan bahwa praktik korupsi sudah berada pada tahap kritis, ibarat penyakit stadium 4,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Agustus 2025.
Fokus pada Pemberantasan Korupsi
Prasetyo mengungkapkan, sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo secara konsisten menekankan pentingnya pemberantasan korupsi. Peringatan ini selalu diarahkan terutama kepada menteri dan pejabat negara agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan amanah.
“Bapak Presiden menegaskan seluruh anggota kabinet harus menjaga integritas serta menghidupkan semangat antikorupsi dalam setiap langkah kebijakan maupun pelaksanaan tugas harian,” jelasnya.
Pesan Presiden: Jaga Sikap dan Hindari Kegaduhan
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya etika komunikasi pejabat negara. Para menteri diingatkan untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa memicu keresahan publik.
“Beliau berpesan agar pernyataan-pernyataan yang dilontarkan menteri tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dua hal inilah yang secara konsisten selalu disampaikan Presiden,” tegas Prasetyo.
Kasus OTT terhadap Immanuel Ebenezer menjadi sorotan publik sekaligus ujian serius bagi pemerintahan Prabowo dalam memperkuat komitmen pemberantasan korupsi.
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3. Tiga saksi dimintai keterangan terkait sebaran uang dari perusahaan PJK3 dan keterlibatan oknum di Kemenaker.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel Ebenezer, menjalani sidang perdana perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved