Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Kecelakaan dinilai Komisi V menandakan masih kurang pengawasan dari Kemenhub sebagai regulator penerbangan.
Saat ini DPR hanya menunggu surpres namun karena masih masih dalam jadwal reses maka diharapkan surat tersebut dapat diterima beberapa hari setelah reses selesai.
DPR belum menerima surat presiden (Supres) calon Kepala Polri (Kapolri) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diperkirakan, Supres tersebut akan diterima setelah pembukaan masa sidang 2021.
Pemda perlu benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah dengan melihat data penyebaran covid-19 dan tingkat dukungan sistem kesehatan publik serta memastikan protokol kesehatan.
Komisi III DPR RI akan terus mengawal kasus tersebut dan berbagai langkah kepolisian untuk menjamin bahwa proses hukum dilakukan seadil-adilnya, terbuka, tidak terjadi kriminalisasi.
RAPAT pleno Komisi III DPR menyetujui tujuh calon komisioner Komisi Yudisial (KY) periode 2020-2025, setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
Agenda penggunaan energi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ramah lingkungan sepenuhnya didukung oleh Komisi VII DPR dalam rangka menciptakan lingkungan sehat
Dalam sejarah rekrutmen ASN, hal itu belum pernah terjadi.
Keterbukaan tersebut diperlukan untuk menjawab kecurigaan dan upaya delegitimasi peran TNI di Papua dalam menjaga keutuhan NKRI.
UNTUK melindungi petani, maka yang berhak mendapatkan pupuk subsidi diatur dalam kriteria berdasarkan Permentan 10/2020.
"Sudah saya ingatkan berkali-kali mohon kerja sama yang baik jangan membohongi. Jadi ini bagaimana," ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin
Anggota Komisi I DPR, Sukamta, mengatakan pendidikan bela negara di kampus memang diperlukan. Namun, harus ditegaskan bahwa bela negara yang diberikan bukan dalam bentuk pendidikan militer.
DPR sepakat agar Komisi III DPR bisa segera melakukan rapat koordinasi terkait penangkapan buronan korupsi Djoko Tjandra.
Guspardi mengatakan, kebijakan presiden harus didukung sepanjang tujuannya membuat penyerdehanaan birokrasi. Khususnya untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
“Soal dugaan supaya tidak ada rapat atau pendalaman soal Joko Tjandra itu adalah dugaan yang tidak benar. Pimpinan DPR akan mencari jalan keluar untuk masalah ini."
Polemik pelarian buron kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp904 miliar itu memenuhi asas pasal 53 ayat 3 tersebut. Dia menilai polemik ini sangat urgen dan harus diselesaikan.
PERLU dipertanyakan mengapa Menkumham Yasonna Laoly, hingga saat ini tidak ada satu pun petugas Imigrasi yang dikenai sanksi terkait lolosnya buron Joko S Tjandra yang bolak balik ke Indonesia.
Kedatangan para Anggota Komisi III ke kantor Kejaksaan Agung dalam rangka meminta konfirmasi masuknya buronan kasus korupsi Djoko Soegiharto Tjandra ke Indonesia.
Komisi I DPR RI minta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mendorong dilakukannya investigasi pada kasus kematian TNI di Kongo.
Ia berharap kasus yang menimpa KPU tidak akan berdampak pada persiapan Pilkada 2020
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved