Senin 27 Juli 2020, 14:18 WIB

Pimpinan DPR Sepakat Komisi III Gelar Rapat Joko Tjandra

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Pimpinan DPR Sepakat Komisi III Gelar Rapat Joko Tjandra

MI/Mohamad irfan
Koordinator MAKI Boyamin Saiman melaporkan Azis Syamsuddin ke MKD karena tidak beri izin Komisi III menggelar RDP soal Djoko Tjandra.

 

PIMPINAN DPR sepakat agar Komisi III DPR bisa segera melakukan rapat koordinasi terkait penangkapan buronan korupsi Djoko Tjandra.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan rapat koordinasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan Komisi III tersebut dilakukan dengan tetap mengikuti aturan nomor 1/2020 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR.

"Kami mungkin sebentar lagi akan mengadakan rapat koordinasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan Komisi III untuk mencari jalan keluar yang kemarin kami juga sudah bicarakan antar pimpinan," tutur Dasco saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/7).

Sufmi menjelaskan, rapat tersebut dilakukan untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga hukum yakni kepolisian, kejaksaan, hingga imigrasi yang dinilai memiliki kewenangan menangkap Djoko Tjandra.

"Langkah yang diambil itu sedapat mungkin tidak melanggar tata tertib tapi tujuannya tercapai," ujarnya.

Baca juga: Pelaporan Azis Syamsuddin Masih Pemeriksaan Berkas

Dasco melanjutkan, permasalahan Djoko Tjandra buakn sekedar permsalahan penegakan hukum biasa. Kaburnya Djoko Tjandra disebut oleh Dasco memiliki pengaruh terhadap kepercayaan para investor terhadap penegakan hukum di Indonesia.

"Oleh karena itu, kita ingin juga supaya hal-hal yang berkaitan dengan investasi juga tidak terganggu. Sehingga kami akan minta kepada aparat penegak hukum untuk saling bersinergi untuk menuntaskan kasus ini," tegasnya.

Sebelumnya pimpinan DPR melalui Azis Syamsuddin menolak memberikan izin bagi Komisi III untuk menggelar rapat terkait Djoko Tjandra dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Dirjen Imigrasi. Azis saat itu mengatakan bahwa izin tidak bisa diberikan karena berdasarkan tata tertb DPR dan putusan Bamus, tidak diperkenankan untuk melakukan sidang di masa reses. Ia berpendapat bahwa aturan itu tidak bisa dilanggar. (OL-4)

Baca Juga

Ist/DPR

Anggota DPR: Tiga DOB Papua Reduksi Kecemburuan Sosial

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 13:32 WIB
Pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan dapat mereduksi kecemburuan sosial yang berujung sebagai pemicu konflik yang...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Soal Kasus Brigadir J: Sikap Presiden Masih Sama, Ungkap Secara Transparan

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 08 Agustus 2022, 13:11 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa sikap Presiden Joko Widodo atas kasus Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat tetap...
MI

KPU: Pencatutan Identitas Urusan Individual

👤Yakub Pryatama W 🕔Senin 08 Agustus 2022, 12:25 WIB
"Persoalan pencatutan NIK itu urusan individual. Kami fungsinya administratif. Kami menerima dokumen parpol yang juga ada pernyataan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya