Rabu 22 Juli 2020, 11:42 WIB

Komisi II: Pembubaran 18 Lembaga Negara Patut Didukung

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Komisi II: Pembubaran 18 Lembaga Negara Patut Didukung

Ist
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.

 

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan kebijakan presiden untuk membubarkan 18 lembaga negara patut diapresiasi. Guspardi mengatakan, kebijakan presiden harus didukung sepanjang tujuannya membuat penyerdehanaan birokrasi. Khususnya untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

"Pembenahan dan penataan terhadap lembaga, badan, dan komite termasuk departemen yang ada tidak hanya berhenti sampai disini, tetapi hendaknya terus dilakukan kajian mendalam terhadap lembaga dan badan yang kurang berfungsi dan tidak produktif dan atau keberadaannya paralel dengan departemen atau lembaga yang lainnya," ujar Guspardi, dalam keterangannya, Rabu, (22/7).

Baca juga: Kejati DKI Tahan Pegawai OJK Terkait Dugaan Suap

Guspardi berharap pemerintah segera melakukan penataan sumberdaya manusia dengan cepat dan tepat khususnya terhadap nasib para ASN yang berada di bawah lembaga negara yang dibubarkan presiden tersebut.

"Para ASN yang berada di bawah Lembaga , Badan ataupun Komite yang dibubarkan harus bisa di akomodir dan di tempatkan atau dialihkan ke instansi pemerintah lainnya," ujar Guspardi.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 241 ayat 1 dan Peraturan BKN Nomor 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS pasal 9 ayat 1 yang pada dasarnya diatur tentang mekanisme pemberhentian ASN.

"Jika terjadi perampingan organisasi atas kebijakan pemerintah maka pegawai disalurkan ke instansi pemerintah lainnya," tegas Guspardi.

Ia juga menjelaskan bahwa 18 lembaga, Badan dan komite yang dibubarkan presiden tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan presiden (Perpres), ataupun melalui Keputusan Presiden (Kepres).

"Jika lembaga atau badan yang dibentuk melalui undang-undang tentu prosesnya agak panjang dimana pemerintah harus terlebih dahulu mengajukan revisi dan juga melalui tahap pembahasan bersama DPR RI," ujarnya. (OL-6)
 

Baca Juga

MI/Adam Dwi

Pelanggaran Kode Etik Berat, Ferdy Sambo Berpotensi Dipecat 

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 21:42 WIB
Menurut IPW, sidang etik Ferdy Sambo bisa mengarah tindak pidana, jika terbukti menghilangkan bukti atau merusak TKP dalam kasus penembakan...
Antara

Pakar: Istri Ferdy Sambo Bisa Jadi Tersangka

👤Mohamad Farhan Zhuhri 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 21:22 WIB
Dalam hal ini, terkait keterangan palsu dalam laporan dugaan pelecehan seksual. Mengingat, Bareskrim Polri menyatakan tidak ada tindak...
Antara

Telusuri Kasus Pembunuhan Brigadir J, Penyidik Polri ke Magelang

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 21:05 WIB
Sebelumnya, Ferdy Sambo mengklaim ada perbuatan Brigadir J yang melukai harkat dan martabat keluarganya ketika berada di Magelang, Jawa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya