Senin 21 September 2020, 19:45 WIB

Legislator Ingatkan Kartu Tani Harus Tepat Sasaran

mediaindonesia.com | Nusantara
Legislator Ingatkan Kartu Tani Harus Tepat Sasaran

Istimewa
Kartu tani harus tepat sasaran karena yang berhak menerima pupuk subsidi yang memiliki kartu tersebut.

 

KELANGKAAN pupuk bersubsidi bagi petani seolah menjadi agenda tahunan. Salah satu penyebabnya karena kuota pupuk subsidi tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan petani.

Anggota Komisi IV DPR RI Effendi Sianipar pun angkat bicara menyoal terjadi kelangkaan pupuk di sejumlah daerah di Indonesia. "Dari awal kami sudah mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) agar mempersiapkan secara matang pupuk bersubsidi bagi para petani. Sehingga tidak terjadi kelangkaan pupuk seperti saat ini," ujar Effendi dalam keteranganya, Senin (21/9)

Menurut Effendi, seharusnya Kementan bisa mengantisipasi kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani saat memasuki masa tanam seperti saat ini. "Banyak aduan yang masuk ke saya akan adanya kelangkaan pupuk di sejumlah daerah. Tentu hal ini menjadi pelajaran bagi Kementan. Kami yang menjadi mitra Kementan akan menanyakan hal ini dalam waktu dekat," janji Effendi.

Ditambahkan Effendi, penggunaan kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi mulai bulan September ini kurang efektif. Sebab, lanjut Effendi, kebutuhan petani untuk mendapatkan pupuk akan lebih besar.

"Jangan sampai kartu tani itu menambah susah petani untuk mendapatkan pupuk. Bagi petani yang tidak mempunyai kartu tani dan tidak tergabung dalam kelompok harus dipikirkan juga. Jadi, penerima kartu tani ini harus benar-benar tepat sasaran," pungkas politisti PDI Perjuaangan ini.

Sebelumnya, Kementan mengatur pendistribusian pupuk bersubsidi. Petani yang berhak menerima pupuk subsidi diatur dan dilindungi dalam Permentan 10/2020.

Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kementerian Pertanian mengatur ketat pendistribusian pupuk subsidi.

"Dalam mendistribusikan pupuk subsidi, kita mengacu pada Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang disusun dari poktan dan melalui sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditentukan sebagai data penerima pupuk subsidi. Kita membuat aturan ketat agar pupuk yang didistribusikan menjadi tepat guna,” tutur Mentan SYL, Kamis (17/9/2020).

Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy, salah satu upaya maksimal yang dilakukan Ditjen PSP untuk distribusi pupuk adalah menerapkan sistem by name by address dalam eRDKK.

“Alokasi pupuk subsidi kita lakukan berdasarkan NIK, atau by name by address. Dan cara ini terbukti tepat, karena data yang kita dapat valid hingga 94 persen. Bahkan tingkat valid ini mendapat apresiasi dari KPK. Jadi kita bisa pastikan pupuk yang kita distribusikan sudah tepat sasaran,” ujarnya.

Sarwo Edhy menambahkan untuk melindungi petani, maka yang berhak mendapatkan pupuk subsidi diatur dalam kriteria berdasarkan Permentan 10/2020. Yaitu, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani.

Berdasarkan eRDKK yang diatur Kelompok Tani, petani penerima pupuk subsidi adalah petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan lahan paling luas 2 hektare. Petani juga melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB. (OL-13)

Baca Juga: Kementan Dukung Kabupaten Cirebon Maksimalkan Kartu Tani

Baca Juga

MI/Depi Gunawan

Lahan Jadi Sengketa, Murid SDN Bunisari Tidak Bisa Sekolah

👤Depi Gunawan 🕔Senin 08 Agustus 2022, 17:58 WIB
RATUSAN murid SD Negeri Bunisari, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tidak bisa belajar di ruang...
DOK MI

Kesadaran Prokes Warga Banyumas Menurun

👤Lilik Darmawan 🕔Senin 08 Agustus 2022, 17:52 WIB
PEMKAB Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) mengakui bahwa ketaatan waraga menerapkan protokol kesehatan (prokes) sudah mulai...
DOK MI

Pemkot Sukabumi Gencarkan Program Penuntasan Kawasan Kumuh

👤Benny Bastiandy 🕔Senin 08 Agustus 2022, 17:47 WIB
KAWASAN kumuh di Kota Sukabumi, Jawa Barat, tinggal tersisa sekitar 8 hektare. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah setempat untuk...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya