Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I DPR RI minta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mendorong dilakukannya investigasi pada kasus kematian TNI di Kongo.
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan harus ada langkah kongkret Kemenlu agar bisa segera mendorong investigasi terhadap kejadian yang mengganggu perdamaian di zona tersebut. Hal itu dianggap dapat dilakukan karena Indonesia merupakan Anggota Dewan Tidak Tetap Keamanan PBB
"Sebuah usulan bisa Indonesia ajukan di Dewan Keamanan PBB untuk melakukan investigasi sekaligus meringkus kelompok-kelompok yang bertanggung jawab terhadap penyerangan pasukan penjaga perdamaian,” ujar Kharis dalam siaran pers, Rabu, (24/6).
Dikatakan Kharis, Komisi I mengutuk keras serangan milisi bersenjata terhadap personil Tentara Misi Penjaga Perdamaian di Provinsi Kivu utara, Perbatasan Kongo senin malam waktu setempat. Serangan tersebut mengakibatkan seorang anggota TNI harus gugur dan seorang lagi terluka.
Baca juga : Kebijakan Terkait Covid-19 Diambil dengan Pertimbangan Matang
"Kita telah kehilangan Serma Rama Wahyudi, salah satu prajurit terbaik dalam misi yang sangat mulia, Maka sudah sepatutnya kita memberikan penghormatan serta penghargaan setinggi-tingginya terhadap pengorbanan beliau,” ujar Kharis.
Meski begitu, kejadian tersebut dikatakan Kharis tidak serta-merta harus menyurutkan peran Indonesia dalam mengikutsertakan TNI sebagai pasukan perdamaian. Kharis mengingatkan bahwa ada amanah Konstitusi untuk tetap turut serta mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian dunia.
"Dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 disebutkan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilaan sosial. Kita berduka dengan kejadian ini, tapi tentu tidak lantas menyurutkan langkah Indonesia dalam ikut menjadi bagian dalam misi perdamaian,” tutur Kharis. (OL-2)
Pemulangan 96 Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (WNI/PMI) dari Arab Saudi dilakukan sebagai bagian dari upaya pelindungan negara.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
INDONESIA memeroleh kepercayaan dari komunitas internasional untuk memainkan peran sentral dalam isu hak asasi manusia global.
PEMERINTAH Indonesia tidak menyebut nama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat menanggapi operasi militer yang menyebabkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Kemenlu RI menegaskan bahwa perwakilan Indonesia di Australia terus memantau situasi.
Kemenlu RI belum menerima informasi resmi yang mengonfirmasi adanya WNI yang terdampak dalam peristiwa tersebut.
Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan, hingga kumulatif terbuka
DPR telah menetapkan sejumlah pimpinan komisi. Hal ini diputuskan usai penetapan 13 komisi DPR periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Kelima DPR
DPR RI telah menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) dan keanggotaan di komisi.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Said Abdullah menyebut PDIP mendapat empat jatah kursi ketua komisi di DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut DPR telah menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 dari 11 komisi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved