KOMISI I DPR RI minta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mendorong dilakukannya investigasi pada kasus kematian TNI di Kongo.
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan harus ada langkah kongkret Kemenlu agar bisa segera mendorong investigasi terhadap kejadian yang mengganggu perdamaian di zona tersebut. Hal itu dianggap dapat dilakukan karena Indonesia merupakan Anggota Dewan Tidak Tetap Keamanan PBB
"Sebuah usulan bisa Indonesia ajukan di Dewan Keamanan PBB untuk melakukan investigasi sekaligus meringkus kelompok-kelompok yang bertanggung jawab terhadap penyerangan pasukan penjaga perdamaian,” ujar Kharis dalam siaran pers, Rabu, (24/6).
Dikatakan Kharis, Komisi I mengutuk keras serangan milisi bersenjata terhadap personil Tentara Misi Penjaga Perdamaian di Provinsi Kivu utara, Perbatasan Kongo senin malam waktu setempat. Serangan tersebut mengakibatkan seorang anggota TNI harus gugur dan seorang lagi terluka.
Baca juga : Kebijakan Terkait Covid-19 Diambil dengan Pertimbangan Matang
"Kita telah kehilangan Serma Rama Wahyudi, salah satu prajurit terbaik dalam misi yang sangat mulia, Maka sudah sepatutnya kita memberikan penghormatan serta penghargaan setinggi-tingginya terhadap pengorbanan beliau,” ujar Kharis.
Meski begitu, kejadian tersebut dikatakan Kharis tidak serta-merta harus menyurutkan peran Indonesia dalam mengikutsertakan TNI sebagai pasukan perdamaian. Kharis mengingatkan bahwa ada amanah Konstitusi untuk tetap turut serta mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian dunia.
"Dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 disebutkan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilaan sosial. Kita berduka dengan kejadian ini, tapi tentu tidak lantas menyurutkan langkah Indonesia dalam ikut menjadi bagian dalam misi perdamaian,” tutur Kharis. (OL-2)
