Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
WAKIL Ketua DPR, Sufmi Dasco, mengatakan pimpinan DPR akan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan protes Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) terkait rapat soal Joko Tjandra di Komisi III DPR.
“Komisi III ini tujuannya baik, tapi kemudian ada tata tertib yang sudah diketok di Badan Musyawarah (Bamus) dan disepakati oleh teman-teman pimpinan fraksi yang juga perwakilan dari komisi-komisi di DPR,” ujar Dasco, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (21/7).
Dasco mengatakan, agar tidak ada prasangka buruk dari masyarakat, khusunya setelah ada laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), pimpinan DPR akan coba merumuskan langkah yang bisa mengakomodasi keinginan Komisi III untuk melakukan rapat terkait Joko Tjandra di masa reses. Namun, tanpa ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan.
“Soal dugaan supaya tidak ada rapat atau pendalaman soal Joko Tjandra itu adalah dugaan yang tidak benar. Pimpinan DPR akan mencari jalan keluar untuk masalah ini sehingga tidak ada prasangka-prasangka buruk. Seperti apa nanti akan kita pikirkan dulu, mungkin dalam sat dua hari akan bisa diketahui,” ujar Dasco.
Baca juga: Pimpinan DPR Larang RDP Bahas Joko Tjandra, Komisi III: Mendesak
Sebelumnya, MAKI melaporkan Azis Syamsuddin ke MKD DPR terkait pelarangan rapat Komisi III dengan Polri, Kejaksaan, dan Imigrasi terkait kasus Joko Tjandra di masa reses. MAKI menduga bahwa Azis memiliki kepentingan dengan kasus tersebut sehingga melakukan pelarangan.
Namun, Azis menegaskan bahwa pelarangan dilakukan karena sesuai tata tertib DPR dan putusan Bamus,ditetapkan bahwa tidak boleh ada rapat di tengah masa reses. (A-2)
Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan, hingga kumulatif terbuka
DPR telah menetapkan sejumlah pimpinan komisi. Hal ini diputuskan usai penetapan 13 komisi DPR periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Kelima DPR
DPR RI telah menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) dan keanggotaan di komisi.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Said Abdullah menyebut PDIP mendapat empat jatah kursi ketua komisi di DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut DPR telah menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 dari 11 komisi.
Berdasarkan sidang KKEP, Irjen Napoleon Bonaparte dikenakan saksi administrasi berupa mutasi bersifat demoasi selama tiga tahun, empat bulan.
MA menolak kasasi yang diajukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte.
Vonis kasasi itu diputuskan pada 3 November 2021 oleh majelis hakim Suhadi selaku ketua dengan hakim anggota Eddy Army dan Ansori.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.
Saat menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri, Napoleon terbukti menerima suap sebesar US$370 ribu dan Sing$200 ribu atau sekitar Rp7,2 miliar dari Joko Tjandra
KOMISI Yudisial (KY) akan melakukan anotasi terhadap putusan majelis hakim tingkat banding yang memangkas hukuman Joko Soegiarto Tjandra.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved