Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
"SUDAH saya ingatkan berkali-kali mohon kerja sama yang baik jangan membohongi. Jadi ini bagaimana," ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin saat rapat kerja (raker) dengan pejabat Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat (11/9).
Sudin akhirnya meminta untuk memperbaiki rencana anggaran dari Badan Ketahanan Pangan tersebut.
"Mohon maaf ini kepala badan saya tidak ingin anda main-main ikut politik di sini. Saya tahu sekali ini ditunjukan untuk siapa, kenapa, ada apa. Di sini orang politik semua ini," tegas Sudin.
Raker Komisi IV DPR RI dengan pejabat Kementan tersebut memanas, karena penghematan dan recofusing anggaran Badan Ketahanan Pangan 2020 dinilai berbau politik.
Baca juga : Kasus Red Notice, KPK Dorong Kepolisian Ungkap Pihak Lain
Sudin menyoroti kebijakan prioritas Badan Ketahanan Pangan terdapat Pengembangan Usaha Masyarakat dan Bantuan Transportasi untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang pada rapat sebelumnya tidak disetujui kemudian diganti judul dengan nominal anggaran yang sama.
Menanggapi tersebut Sekretaris Jenderal Kementan Momon Resmono meminta untuk sidang ditunda selama 30 menit.
"Kalau memnag evaluasi saya minta waktu setengah jam untuk tim revisi," ucapnya.
Sementara itu, Sudin mengingatkan agar tidak ada nomenklatur yang tumpang tindih. Dan jika masih ada akan dibahas hingga selesai. (OL-2)
Kenaikan harga cabai rawit merah dipicu berkurangnya pasokan dari Kabupaten Kepahiang, sementara harga beras premium Rp16.000/kg dan beras medium Rp13.750/kg.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di Pasar tidak lebih dari Rp130.000/kg
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK.
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Prolegnas yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan, hingga kumulatif terbuka
DPR telah menetapkan sejumlah pimpinan komisi. Hal ini diputuskan usai penetapan 13 komisi DPR periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Kelima DPR
DPR RI telah menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) dan keanggotaan di komisi.
Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, hari ini, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Said Abdullah menyebut PDIP mendapat empat jatah kursi ketua komisi di DPR RI.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut DPR telah menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 dari 11 komisi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved