KOMISI I DPR meminta TNI untuk lebih terbuka kepada publik terkait penempatan personil-personil yang bertugas di Papua. Keterbukaan tersebut diperlukan untuk menjawab kecurigaan dan upaya delegitimasi peran TNI di Papua dalam menjaga keutuhan NKRI.
"Tentu keterbukaan ini bukan berarti harus membuka keseluruhannya sampai strategi yang TNI jalankan. Namun TNI perlu menyampaikan ke publik tindak lanjut kasus-kasus yang diduga melibatkan oknum didalam tubuh organisasi TNI," ujar anggota Komisi I dari Fraksi NasDem Willy Aditya di Jakarta, Rabu (4/11).
Mengenai temuan Komnas HAM yang menyebut ada oknum anggota TNI yang menjadi pelaku penembakan Pendeta Yeremia di Intan Jaya Papua, Willy menegaskan temuan tersebut tidak bisa serta dijadikan alasan untuk menuduh dan menghakimi kesalahan pihak tertentu.
Hasil investigasi TGPF yang dibentuk pemerintah dan Tim Investigasi Independen buatan Komnas HAM perlu disandingkan.
Baca juga : Polri Periksa Status Perkara Rizieq yang Pulang Pekan Depan
"Jika fakta yang didapat memang sudah mengarah pada pelaku-pelaku yang ada, maka aparat penegak hukum dapat segera turun tangan untuk menindaklanjuti," tegasnya.
Menurut Willy, penugasan TNI di Papua memang telah mendapay banyak dikritik berbagai pihak. Apapun bisa menjadi trigger untuk mendelegitimasi penugasan TNI di sana.
"Menarik pasukan TNI dan Polri dari wilayah Papua sudah banyak diusulkan oleh berbagai kalangan. Namun kita juga perlu memastikan bahwa keutuhan wilayah kita tetap terjaga dan warga tetap terlindungi," tegasnya.
Kendati demikian Willy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Menkopolhukham Mahfud MD beberapa waktu lalu sudah tepat. Aparat penegak hukum harus berani dan tegas menindak siapapun yang terlibat dalam peristiwa dugaan pembunuhan Pendeta Yeremia tanpa pandang bulu. (OL-2)
