Sabtu 09 Januari 2021, 15:15 WIB

Isu Pertimbangan Agama Calon Kapolri, DPR: Peluangnya Sama

Sri Utami | Politik dan Hukum
Isu Pertimbangan Agama Calon Kapolri, DPR: Peluangnya Sama

MI/SUSANTO
Ketua Komisi III DPR Herman Hery

 

KETUA Komisi III c mengatakan telah mengetahui  lima nama calon Kapolri yang diserahkan kepada Presiden Joko widodo. Dengan demikian DPR hanya menunggu surat presiden (Supres) yang kemudian dapat melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Kapolri tersebut.

"Siapa pun dari lima nama punya peluang yang sama, tergantung presiden maunya siapa karena itu adalah hak prerogatif beliau," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (9/1).

Saat ini DPR hanya menunggu surpres namun karena masih masih dalam jadwal reses maka diharapkan surat tersebut dapat diterima beberapa hari setelah reses selesai.

"Baru 11 Januari nanti kami masuk dan semoga beberapa hari setelah DPR masuk masa reses, surpres sudah di terima," imbuhnya.

Baca juga: DPR: Temuan Komnas HAM harus jadi Bahan Penyelidikan Polri

Dia menekankan siapa pun calon orang nomor satu di Polri diperlakukan dan memiliki peluang yang sama untuk ditunjuk. Hal tersebut dikatakan Heri setelah terdengar pertimbangan karena salah satu calon Nasrani. Sedangkan nantinya DPR hanya menerima calon yang telah diserahkan kepada presiden.

"Peluangnya semua sama. Terserah presiden," tukasnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah menyerahkan lima nama calon Kapolri kepada Presiden Jomo Widodo. Kelima nama yang dinilai layak memimpin Polri ke depan yakni Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar,

Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistyanto serta Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto. (OL-4)

Baca Juga

Antara

RUU Pemilu Perlu Tingkatkan Batas Sumbangan Kampanye

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 24 Januari 2021, 22:30 WIB
Ia juga mendorong agar laporan dana kampanye diatur lebih ketat dengan dengan audit investigatif, transparan, dan...
Antara

Munarman FPI Berang ke PPATK, Ini Penyebabnya

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 24 Januari 2021, 20:06 WIB
“Memangnya kalau dari luar negeri itu otomatis bandit semua apa, koruptor semua apa? Seperti para elit di sini,”...
Antara

PPATK Sebut FPI Banyak Terima Dana dari Luar Negeri

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 24 Januari 2021, 19:45 WIB
"Iya itu betul, tapi kan belum berarti bisa disimpulkan apa-apa. Transaksi ke luar negeri biasa juga dilakukan organisasi, individu,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya