Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus juru bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR RI terkait pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
"Berkenaan dengan surpres pergantian Kapolri ke DPR itu tidak benar. Jadi, belum ada surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada, atau tidak ada surpres tersebut," kata Prasetyo Hadi dikutip dari Antara, Sabtu (13/9).
Pernyataan Prasetyo sejalan dengan bantahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Dasco, hingga Jumat malam (12/9), pimpinan DPR tidak menerima surat apapun dari Presiden terkait pergantian Kapolri.
"Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surpres mengenai pergantian Kapolri," kata Dasco.
ISebelumnya, publik ramai memperbincangkan isu bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan nama pengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Rumor tersebut menyebut dua nama perwira tinggi Polri berinisial “D” dan “S”, yang kemudian diasosiasikan warganet dengan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Kabareskrim Komjen Syahardiantono.
Sementara itu, Presiden Prabowo pada Sabtu siang berada di Bali setelah menyelesaikan lawatan kerja ke Doha, Qatar, dan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Setibanya di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Prabowo disambut Gubernur Bali I Wayan Koster, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pangdam IX/Udayana Mayjen Piek Budyakto, dan Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya.
Menariknya, dalam penyambutan itu tidak tampak kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit, meski biasanya ia selalu mendampingi Panglima TNI dalam menyambut kedatangan Presiden. (P-4)
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Indonesia menyiapkan sekitar 8.000 pasukan perdamaian untuk Gaza. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut keputusan masih menunggu kesepakatan internasional.
Mensesneg Prasetyo Hadi berharap panitia seleksi mampu menjaring pimpinan OJK yang kompeten dan memahami ekosistem jasa keuangan demi menjaga stabilitas pasar.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan upacara pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meluruskan gagasan Presiden Prabowo Subianto soal program “gentingisasi” yang belakangan menjadi perhatian publik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved