Penggunaan BBM Ramah Lingkungan Terhadang Tarif

AGENDA penggunaan energi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ramah lingkungan sepenuhnya didukung oleh Komisi VII DPR dalam rangka menciptakan lingkungan sehat dan mengurangi penggunaan energi fosil. Hanya, implementasi itu terhadang oleh persoalan tarif BBM ramah lingkungan yang dinilai beberapa pihak cenderung mahal.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dalam diskusi daring, Jumat (27/11).. Menurutnya, selalu ada tarik menarik ihwal wacana penghapusan BBM yang tidak ramah lingkungan seperti premium dengan Research Octane Number (RON) 88. Padahal amat jelas bila mengacu standar Euro, RON yang paling baik digunakan ialah BBM dengan RON di atas 91.

“Jawaban kompromistis adalah kita naik ke penggunaan RON yang lebih tinggi secara bertahap. Karena ada kelompok kepentingan yang masuk ranah politik, istiliahnya adalah politik minyak. Ini adalah fakta yang ada di balik ini semua,” ujarnya.

Sugeng mengungkapkan, bila Indonesia berkomitmen menerapkan Paris Agreement, maka harusnya penggunaan BBM dengan RON tinggi menjadi mutlak untuk diterapkan. Menurutnya, upaya pemerintah untuk menggalakkan penggunaan bio fuel masih kurang memadai karena BBM yang berasal dari fosil lebih populer dan lebih mudah terjangkau oleh masyarakat.

Menurut politisi Partai NasDem itu, penghapusan BBM RON di bawah 90 dapat dilakukan dengan memberikan harga murah. “Setidaknya nanti di 2022 pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM akan menghadirkan Perta Shop di 50% desa yang ada di Indonesia. Itu nanti hanya akan menyediakan BBM dengan RON tinggi,” terang Sugeng.

Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Berimbal (KPBB) Ahmad Sasfrudin mengusulkan agar PT Pertamina memberikan potongan harga pada BBM RON tinggi seperti pertamax. Itu karena dengan oktan tinggi emisi gas buang yang dihasilkan tidak terlalu polutif seperti halnya premium dan pertalite yang masing-masing memiliki RON 88 dan 90.

Ditambahkannya, Program Langit Biru yang digagas Pertamina agar masyarakat beralih ke pertalite menyesatkan. “Pertalite itu tidak sesuai standar. Jadi kita tidak boleh menggunakan pertalite dalam Program Langit Biru, itu menyesatkan. BBM RON 90 itu tidak sesuai dengan standar. Sehingga jangan sampai nanti malah masyarakat berbondong-bondong beli pertalite,” ujarnya.

Baca juga : Ini Langkah Pemerintah untuk Mempercepat Proyek Strategis Nasional

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, diperlukan konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan energi ramah lingkungan. Itu termasuk penggunaan BBM dengan RON di bawah 91.

Merujuk data Pertamina, penggunaan BBM RON di bawah 91 masih mendominasi di Tanah Air. Hingga November 2020 misalnya, pertalite RON 90 dikonsumsi hingga 63%, diikuti premium RON 88 sebesar 23%, pertamax 13% dan pertamax turbo 1%.

“Kita memerlukan konsistensi kebijakan dari pemerintah dalam hal ini adalah kementerian ESDM. Tingkat keberadaban kita diuji di sini karena kita masih berkutat pada RON 88,” ujar Tulus.

Sementara itu Kepala Seksi Pengaturan Ketersediaan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Kasim Hehanussa mengakui, Indonesia merupakan satu dari 7 negara yang masih mengonsumsi BBM dengan RON rendah seperti premium. Hal itu menurutnya merupakan sebuah kemunduran.

“Apalagi hanya ada 7 negara yang saat ini masih menggunakan BBM RON 88, dan itu adalah negara-negara kelas IV. Masak Indonesia masuk ke dalam negara kelas IV?” kata dia.

Kasim menyatakan, pihaknya mendukung penggunaan BBM bersih yang ramah lingkungan. Namun dia meminta kepada pengambil kebijakan agar ada jalan keluar bagi masyarakat bila memang benar BBM premium akan dihapuskan nantinya.

“Tapi memang perlu dipikirkan juga bagaimana kalau RON 88 ini dihilangkan dengan kemampuan daya beli masyarakat. BBM dengan RON yang lain masih tinggi dan di Indonesia kemampuan daya beli itu tidak bisa dipukul rata, jadi saya mohon itu juga dipertimbangkan. RON 88 dihilangkan, tapi jangan sampai itu juga membebani masyarakat. Jadi soal harga, infrastruktur dan keterjangkauan itu memang penting untuk dipertimbangkan dalam upaya penghapusan atau pengurangan RON 88 ini,” pungkasnya. (OL-2)