Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mengevaluasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Mengingat, penyebaran virus korona di Indonesia semakin meluas.
Kemenpora meminta kepada pihak-pihak yang melakukan pelatnas untuk tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan sesuai protokol yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Kalau itu sudah datang dari otoritas yang mengatur atau Kemenkes, mau tidak mau itu harus kita sampaikan untuk menghentikan. Tapi kalau dari sananya belum ada (tidak bisa),."
EKS Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Alfitra Salamm tak tahan kerap dipalak asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Aliftra selalu dimintai uang
Setelah meneken MoU terkait pencairan anggaran Pelatnas dan Olimpiade, Menpora Zainudin Amali meminta setiap cabang olahraga menggunakan anggaran dengan efektif.
Kemenpora hanya mengimbau, sementara keputusan akhir ada di tangan pengurus cabang olahraga itu sendiri.
Alverino Kurnia, mengaku dirinya pernah diminta mengantar uang tersebut dari Lina ke Pegawai Kantor Budipradono Architecs, Intan Kusuma Dewi.
BPK menemukan potongan 15% dari setiap cabang olahraga. Potongan itu untuk dana operasional Imam Nahrawi.
Gatot mengklaim dirinya terpaksa menginap di kantor karena harus membantu kerja Imam Nahrawi.
"Karena memang kedekatan bapak dengan pejabat dan bahkan melupakan menterinya dan bahkan mencari panggung sendiri dan itu juga jadi penilaian saya," kata Imam.
Awalnya, Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ronald Ferdinand Worotikan, ingin mengonfirmasi adanya pemecatan terhadap Alfitra.
Sekretaris Kemenpora, Gatot Dewa Broto, mengungkapkan temuan BPK terhadap Satlak Prima. Terdapat potongan anggaran 15% dari setiap cabor untuk kunjungan kerja Imam Nahrawi.
Sesmenpora Gatot Dewa Broto, mengaku pernah ditagih sejumlah uang untuk membantu biaya operasional mantan Menpora, Imam Nahrawi saat menjabat.
Imam Nahrawi didakwa menerima suap sebesar Rp11,5 miliar dan gratifikasi Rp8,64 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Miftahul Ulum hadir pada saat era kepemimpinan Imam Nahrawi di 2014.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tiga cabang olahraga terkait dana pelatnas Olimpiade 2020.
Imam Nahrawi pernah meminta dana operasional tambahan Rp50 juta-Rp70 juta untuk kunjungan kerja.
KONI menggelar Indonesia Marathon sebanyak lima edisi, yakni mulai 2020 hingga 2024. Lomba lari jarak jauh yang dimulai di Jakarta, menjadi ajang promosi PON XX Papua.
“Pemerintah ada Kementerian Kesehatan, kami tunggu dari situ. Apa yang disampaikan Menteri Kesehatan itu yang akan kami ikuti,” kata Zainudin
Asisten Pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, dianggap memiliki kuasa yang luar biasa di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved