Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Ombudsman RI menegur Kementerian Dalam Negeri karena tidak menjalankan sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan.
KEMENTERIAN Dalam Negeri mengusulkan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Prolegnas 2020-2024.
Kalaupun ada pasal mengenai kewenangan Mendagri memecat gubernur, tegas Tito, dirinya akan mencabut pasal tersebut.
Sikap Mendagri sangat jelas, pemberhentian Kepala Daerah sesuai dengan semangat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), khususnya pada Pasal 78
Ketua BSNP Abdul Mu’ti menambahkan, tidak ada perubahan pada sistem dan jadwal pelaksanaan UN 2020.
Anggaran pilkada berupa naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu di 270 daerah pun sudah ditandatangani.
Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Dalam Negeri berupaya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintah akan memantau mulai dari persiapan hingga pemungutan dan bahkan penetapan pemenang Pilkada 2020.
Menurut dia, status FPI dalam daftar Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sudah berakhir pada 20 Juni 2019.
Menurut Elly, Kemendagri telah mengeluarkan surat keputusan untuk pelantikan dan perintah pelantikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan itu, PM Lee mengapresiasi kinerja Tito yang mampu mempererat hubungan Indonesia-Singapura, terutama saat menjabat sebagai kepala Kepolisian RI.
Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, berpendapat Kementerian Dalam Negeri tidak berwenang membatalkan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Kepulauan Talaud.
Kabupaten/kota yang blangkonya habis diminta segera mengambil ke Ditjen Dukcapil di Pasar Minggu.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif mengimbau seluruh masyarakat Indonesia yang belum memiliki KTP-el untuk segera membuatnya di Dinas Dukcapil terdekat.
Kemendagri terus melayani masyarakat untuk mengganti dokumen kependudukan yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor.
DKPP membutuhkan dana hingga Rp157 miliar dalam Pilkada 2020. Namun, dana yang baru dicairkan oleh Kemenkeu hanya Rp10 miliar.
Mendagri juga telah mengeluarkan surat edaran kepada Kepala Daerah di Indonesia untuk mengantisipasi bencana di musim penghujan dengan melakukan langkah-langkah strategis.
Mendagri dan sembilan sekjen partai politik mendiskusikan sejumlah hal, dari dana parpol hingga rencana merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang pilkada.
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito secara simbolis juga menyerahkan KTP baru kepada warga korban banjir.
Pemerintah dan BPJS Kesehatan bisa fokus untuk mengatasi persoalan-persoalan atas naiknya iuran JKN.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved