Imbas Korona, Pencairan Dana Desa Dipercepat

PENYEBARAN virus korona merupakan salah satu faktor percepatan penyaluran dana desa tahap awal. Tujuannya untuk menggerakkan roda perekonomian domestik.

Hal itu disampaikan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah, seusai menghadiri sosialisasi percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020.

Zudan mengatakan salah satu faktor yang mendorong percepatan penyaluran dana desa adalah mewabahnya virus korona. "Ini sangat berpengaruh misalnya pariwisata. Wisatawan dari luar turun drastis, pariwisata di tingkat lokal khususnya di desa harus ditingkatkan, penggunaan produksi lokal harus ditingkatkan, karena bahan dari luar akan sulit masuk," papar Zudan di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Selasa (18/2).

Dia menekankan dampak wabah virus korona cukup signifikan bagi ekonomi desa. Pasalnya semua aspek bergerak dari desa, termasuk pasokan bahan pokok dan sumber daya manusia (SDM).

"Semua akan berpengaruh kalau distribusi uang tidak berjalan dengan baik dan cepat, akan jadi stagnan. Ini tidak boleh terjadi," pungkasnya.

Baca juga: Menkeu Akan Perketat Transfer Dana Desa

Zudan berharap percepatan pencairan dana desa tahap awal, khususnya untuk kegiatan produktif, dapat menggerakkan perekonomian di tengah kekhawatiran virus korona.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan Rp 70 triliun untuk dana desa pada 2019. Adapun tahun ini, alokasi dana desa meningkat menjadi Rp 72 triliun dan akan disalurkan lebih awal.

"Kita harapkan dana desa yang akan digelontorkan ke 74 ribu desa dapat dipergunakan dengan maksimal dan memberikan manfaat bagi
perekonomian desa maupun nasional," tutur Zudan.

Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah, meminta seluruh desa untuk memanfaatkan dana desa dengan maksimal. "Gunakan sebaik mungkin, dan harus sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga, dampak dana desa dapat dirasakan masyarakat desa itu sendiri," ucap Abdul.

Sosialisasi percepatan penyaluran dana desa 2020 di Provinsi Bangka Belitung dihadiri 309 kepala desa, anggota DPD RI, Hudarni Rani, Sekertaris Daerah Bangka Belitung, Naziarto, perwakilan Kementerian  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berikut Kementerian Keuangan.(OL-11)