Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK tujuh partai politik yang pada Pemilu 2019 tidak mendapatkan kursi di parlemen mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Ketujuh parpol tersebut, yang diwakili sekjen masing-masing, menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Mendagri Tito Karnavian.
"Hari ini kami, tujuh sekjen dari parpol yang kemarin belum lolos threshold, diundang Mendagri. Kita berbincang berbagai hal, terutama tata aturan perundangan bidang politik," ungkap Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso seusai pertemuan di Gedung Kemendagri, Jakarta, kemarin.
Prio mengatakan Mendagri menyambut gagasan dari ketujuh sekjen yang hadir, yakni dari Hanura, PPI, PSI, Berkarya, PBB, PKPI, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Aspirasi mereka disampaikan melalui sesi diskusi, antara lain mengenai Undang-Undang Parpol, UU Pemilu, UU MD3, UU Pilkada.
"Juga, hal-hal lain yang sempat menjadi masalah dalam pemilu serentak," ucap Priyo.
Wacana penaikan ambang batas parlemen juga menjadi salah satu topik yang dipermasalahkan ketujuh partai tersebut. Priyo menilai wacana penaikan ambang batas parlemen dari 4% menjadi 5% akan memberatkan parpol baru dan parpol kecil.
"Jujur, saya dulu kan termasuk dari partai besar. Saya ingin memberi tahu, memang biasanya tabiat-tabiat politik yang muncul di parlemen utamanya dari partai-partai besar ialah ingin sehebat-hebatnya mempertahankan kekuasaan yang didekap dalam dadanya. Meskipun itu sah, kami prihatin," ungkapnya.
Mantan politikus Golkar itu berharap anggota DPR mengedepankan sikap kenegarawanan dengan menurunkan ambang batas parlemen, bukan malah menaikkannya. "Saya mengajak semua pihak untuk berpikir dan bertindak sebagai negarawan," imbuhnya.
Mewakili enam sekjen lainnya, Priyo juga menyinggung soal dana bantuan parpol yang digelontorkan pemerintah hanya berlaku untuk parpol yang lolos ambang batas parlemen. "Kami tujuh partai merasa tidak diperlakukan secara adil," cetus Priyo.
Sebelumnya, Mendagri juga mengundang sembilan parpol yang lolos ke parlemen. (Dmr/P-3)
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Sebelum Wiyagus, ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang merupakan Kapolri pada 2016-2019. Lalu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir yang juga polisi.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Mendagri minta Pj maju pilkada untuk mengundurkan diri
Tito Karnavian meminta semua komponen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggenjot realisasi belanja tahun anggaran (TA) 2023.
Menurut dia, permasalahan di DKI Jakarta yang akan diselesaikan adalah soal macet, polusi, dan sampah.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan di desa selalu menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu juga sejalan dengan upaya mencegah tingginya angka urbanisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved