Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEBANYAK tujuh partai politik yang pada Pemilu 2019 tidak mendapatkan kursi di parlemen mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Ketujuh parpol tersebut, yang diwakili sekjen masing-masing, menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Mendagri Tito Karnavian.
"Hari ini kami, tujuh sekjen dari parpol yang kemarin belum lolos threshold, diundang Mendagri. Kita berbincang berbagai hal, terutama tata aturan perundangan bidang politik," ungkap Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso seusai pertemuan di Gedung Kemendagri, Jakarta, kemarin.
Prio mengatakan Mendagri menyambut gagasan dari ketujuh sekjen yang hadir, yakni dari Hanura, PPI, PSI, Berkarya, PBB, PKPI, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Aspirasi mereka disampaikan melalui sesi diskusi, antara lain mengenai Undang-Undang Parpol, UU Pemilu, UU MD3, UU Pilkada.
"Juga, hal-hal lain yang sempat menjadi masalah dalam pemilu serentak," ucap Priyo.
Wacana penaikan ambang batas parlemen juga menjadi salah satu topik yang dipermasalahkan ketujuh partai tersebut. Priyo menilai wacana penaikan ambang batas parlemen dari 4% menjadi 5% akan memberatkan parpol baru dan parpol kecil.
"Jujur, saya dulu kan termasuk dari partai besar. Saya ingin memberi tahu, memang biasanya tabiat-tabiat politik yang muncul di parlemen utamanya dari partai-partai besar ialah ingin sehebat-hebatnya mempertahankan kekuasaan yang didekap dalam dadanya. Meskipun itu sah, kami prihatin," ungkapnya.
Mantan politikus Golkar itu berharap anggota DPR mengedepankan sikap kenegarawanan dengan menurunkan ambang batas parlemen, bukan malah menaikkannya. "Saya mengajak semua pihak untuk berpikir dan bertindak sebagai negarawan," imbuhnya.
Mewakili enam sekjen lainnya, Priyo juga menyinggung soal dana bantuan parpol yang digelontorkan pemerintah hanya berlaku untuk parpol yang lolos ambang batas parlemen. "Kami tujuh partai merasa tidak diperlakukan secara adil," cetus Priyo.
Sebelumnya, Mendagri juga mengundang sembilan parpol yang lolos ke parlemen. (Dmr/P-3)
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Mendagri minta Pj maju pilkada untuk mengundurkan diri
Tito Karnavian meminta semua komponen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggenjot realisasi belanja tahun anggaran (TA) 2023.
Menurut dia, permasalahan di DKI Jakarta yang akan diselesaikan adalah soal macet, polusi, dan sampah.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan di desa selalu menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu juga sejalan dengan upaya mencegah tingginya angka urbanisasi.
Pentingnya terobosan tersebut sangat diperlukan karena saat ini terjadi kenaikan harga musiman akibat tingginya permintaan barang dan jasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved