Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK tujuh partai politik yang pada Pemilu 2019 tidak mendapatkan kursi di parlemen mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Ketujuh parpol tersebut, yang diwakili sekjen masing-masing, menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Mendagri Tito Karnavian.
"Hari ini kami, tujuh sekjen dari parpol yang kemarin belum lolos threshold, diundang Mendagri. Kita berbincang berbagai hal, terutama tata aturan perundangan bidang politik," ungkap Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso seusai pertemuan di Gedung Kemendagri, Jakarta, kemarin.
Prio mengatakan Mendagri menyambut gagasan dari ketujuh sekjen yang hadir, yakni dari Hanura, PPI, PSI, Berkarya, PBB, PKPI, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Aspirasi mereka disampaikan melalui sesi diskusi, antara lain mengenai Undang-Undang Parpol, UU Pemilu, UU MD3, UU Pilkada.
"Juga, hal-hal lain yang sempat menjadi masalah dalam pemilu serentak," ucap Priyo.
Wacana penaikan ambang batas parlemen juga menjadi salah satu topik yang dipermasalahkan ketujuh partai tersebut. Priyo menilai wacana penaikan ambang batas parlemen dari 4% menjadi 5% akan memberatkan parpol baru dan parpol kecil.
"Jujur, saya dulu kan termasuk dari partai besar. Saya ingin memberi tahu, memang biasanya tabiat-tabiat politik yang muncul di parlemen utamanya dari partai-partai besar ialah ingin sehebat-hebatnya mempertahankan kekuasaan yang didekap dalam dadanya. Meskipun itu sah, kami prihatin," ungkapnya.
Mantan politikus Golkar itu berharap anggota DPR mengedepankan sikap kenegarawanan dengan menurunkan ambang batas parlemen, bukan malah menaikkannya. "Saya mengajak semua pihak untuk berpikir dan bertindak sebagai negarawan," imbuhnya.
Mewakili enam sekjen lainnya, Priyo juga menyinggung soal dana bantuan parpol yang digelontorkan pemerintah hanya berlaku untuk parpol yang lolos ambang batas parlemen. "Kami tujuh partai merasa tidak diperlakukan secara adil," cetus Priyo.
Sebelumnya, Mendagri juga mengundang sembilan parpol yang lolos ke parlemen. (Dmr/P-3)
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Sebelum Wiyagus, ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang merupakan Kapolri pada 2016-2019. Lalu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir yang juga polisi.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada.
Mendagri minta Pj maju pilkada untuk mengundurkan diri
Tito Karnavian meminta semua komponen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggenjot realisasi belanja tahun anggaran (TA) 2023.
Menurut dia, permasalahan di DKI Jakarta yang akan diselesaikan adalah soal macet, polusi, dan sampah.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan di desa selalu menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu juga sejalan dengan upaya mencegah tingginya angka urbanisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved