Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, memberi ultimatum kepada daerah yang belum menyelesaikan Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) dan penyaluran dana Pilkada. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku.
Tito minta daerah segera menandatangani atau menyalurkan NPHD untuk kebutuhan pilkada. Daerah pun diberi waktu hingga 9 Juli 2024 untuk bisa menyelesaikan NPHD-nya.
"Jika sampai tanggal 9 Juli 2024 NPHD belum ditandatangani, dan dana belum ditransfer, Kemendagri akan menerjunkan tim ke daerah tersebut untuk investigasi," seru Tito, Rabu (29/6) di Makassar.
Baca juga : Mendagri Wajibkan Pj Maju Pilkada Mengundurkan Diri
Mantan Kapolri ini menegaskan, investigasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada masalah dana di daerah itu. "Masalah dana dibedah, apakah memang tidak ada uang, uangnya ditahan, atau sengaja ditahan," tegasnya.
Sehingga daerah diberi keringanan untuk merealisasikan anggaran Pilkada dengan dua tahap, yaitu 40 persen pada 2023 dan 60 persen pada 2024. "Kenapa dibagi dua? Karena ada daerah-daerah yang keuangannya lemah. Termasuk juga karena PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang rendah, serta berharap dari dana transfer pusat, khususnya daerah pemekaran," tambah Tito
Meski demikian, dia memaksa daerah yang menunda penyaluran dana untuk segera mencairkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan aparat keamanan.
Baca juga : Mendagri Tito: Dana Pengawasan Pilkada di 23 Daerah Aceh belum Terealisasi
"Gunakan dana yang ada, reguler maupun dana bantuan tak terduga (BTT) gunakan itu, kalau memerlukan dasar hukum, saya akan keluarkan surat edaran untuk membiayai agar sukses kegiatannya (Pilkada)," lanjutnya.
Karenanya, memang kata Tito, pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam hal anggaran terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Anggaran bagaikan denyut nadi bagi kelancaran pesta demokrasi di tingkat lokal. Tanpa anggaran yang memadai, roda Pemilu dan Pilkada bisa tersendat, bahkan terhenti.
"Tapi, saya yakin akan dilaksanakan. Kalau itu tidak ada anggaran kita akan meminta supaya dari Kementerian keuangan untuk mengirimkan dana hak daerah untuk mendapatkan dana transfer DAU-nya untuk dipercepat. Agar periode berikutnya itu kan setiap tiga bulan untuk dikirimkan, dipercepat beberapa bulan ke depan sebagian untuk menutup agar bisa digunakan saat Pilkada. Sebagian lagi digunakan untuk operasional," urai Tito (Z-8)(
Mendagri minta Pj maju pilkada untuk mengundurkan diri
Tito Karnavian meminta semua komponen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggenjot realisasi belanja tahun anggaran (TA) 2023.
Menurut dia, permasalahan di DKI Jakarta yang akan diselesaikan adalah soal macet, polusi, dan sampah.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan di desa selalu menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu juga sejalan dengan upaya mencegah tingginya angka urbanisasi.
Pentingnya terobosan tersebut sangat diperlukan karena saat ini terjadi kenaikan harga musiman akibat tingginya permintaan barang dan jasa.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved