Mendagri Tito: Dana Pengawasan Pilkada di 23 Daerah Aceh belum Terealisasi

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih adanya puluhan daerah yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Angka itu berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 24 Juni 2024.

Menurut Tito, sudah ada 518 pemda yang menandatangani NPHD sebagai bentuk komitmen daerah membiayai penyelenggaraan Pilkada 2024 di wilayah masing-masing. Berbeda dengan Pemilu 2024 pada Februari lalu yang anggarannya diperoleh dari APBN, Pilkada 2024 dibiayai lewat APBD.

"Ada 23 pemda yang naskahnya (NPHD) pun belum (ditandatangani), apalagi mau direalisasikan?" kata Tito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di Makassar, Rabu (26/6).

Baca juga : Mendagri Wajibkan Pj Maju Pilkada Mengundurkan Diri

Tito menjelaskan, secara nasional, Bawaslu membutuhkan setidaknya Rp8,53 triliun. Dari angka itu, NPHD yang baru terealisasi sebesar Rp4,43 triliun. Sebanyak 85 pemda, kata Tito, baru merealisasikan NPHD-nya di bawah 40%. Sedangkan 23 pemda bahkan belum menandatanganinya. Tito menyebut, seluruh 23 pemda itu berada di wilayah Aceh.

"23 pemda belum merealisasi sama sekali, artinya Bawaslu daerah itu 23 enggak punya uang," ujar Tito.

Menurutnya, jajaran pengawas pemilu di Aceh masih dalam proses pembentukkan. Ia pun meminta Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja guna mendorong 23 pemda di Aceh segera menandatangani NPHD dan mencairkan dana bagi jajaran Bawaslu di sana.

"Karena kita mau biayai mereka. Takutnya pemda-pemda tidak punya uang lagi, baru (jajaran pengawas) terbentuk. Akhirnya enggak ada uang nantinya," katanya.

Berbeda dengan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menandatangani NPHD dengan 541 pemda dengan total anggaran Rp28,65 triliun. Sampai saat ini, NPHD yang sudah direalisasikan ke KPU mencapai Rp13,73 triliun. (Tri/Z-7)