Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat Politik Citra Institute Efriza menilai penunjukan Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri semakin membuat jabatan strategis di Kementerian Dalam Negeri didominasi figur yang berlatar belakang Polri. Diketahui, Wiyagus merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal (Komjen).
Sebelum Wiyagus, ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang merupakan Kapolri pada 2016-2019. Lalu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir merupakan Kapolda Banten pada 2018 dan Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2019.
Efriza mengatakan dominasi figur Polri tersebut menimbulkan kekhawatiran karena mengurangi peran sipil dalam Kemendagri.
"Dominasi figur berlatar kepolisian di Kemendagri juga menimbulkan kekhawatiran berkurangnya ruang bagi perspektif sipil dalam mengelola urusan pemerintahan daerah yang sejatinya menuntut pendekatan partisipatif dan demokratis, bukan semata logika keamanan dan ketertiban," kata Efriza kepada Media Indonesia, Rabu (8/10).
Efriza mengatakan Presiden Prabowo Subianto kemudian masih menempatkan Bima Arya Sugiarto sebagai Wamendagri untuk memberi peran politisi dan birokrat. Diketahui, Bima merupakan politisi PAN dan pernah menjabat Wali Kota Bogor.
"Dengan adanya wamendagri Bima Arya Sugiarto dari unsur politisi yang juga punya pengalaman sebagai eksekutif daerah, selain ketiga nama Tito, Tomsi, Wiyagus yang berasal dari Polri. Ini menunjukkan Presiden membutuhkan pendekatan kemananan dan ketertiban, sekaligus juga tidak melepaskan kebijakan yang mengedepankan proses kebijakan demokratis sekaligus pemerintahan sipil yang kuat," katanya.
Lebih lanjut, Efriza menilai Presiden Prabowo memiliki sejumlah pertimbangan menunjuk Wiyagus. Ia menilai Wiyagus memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman lapangan dalam menjaga keamanan serta mengelola dinamika sosial dan politik yang kompleks di pusat dan daerah.
Selain itu, Presiden Prabowo mungkin juga mempertimbangkan loyalitas dan kemampuan aparat kepolisian dalam menjalankan instruksi dengan disiplin dan cepat. Ia menilai hal tersebut akan membuat Wiyagus mampu cepat beradaptasi dengan Tito Karnavian.
"Diangkatnya Wiyagus yang merupakan bagian dari Polri agar bisa segera beradaptasi dan bergerak cepat dengan Tito Karnavian yang mendagri karena pengalaman bersama di kepolisian sehingga mendagri akselarasinya lebih mudah menjalankan visi-misi dan program pemerintah, sekaligus menunjukkan Prabowo masih mempercayai Tito Karnavian," katanya.(P-1)
Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan stadion sebagai upaya memperkuat ekosistem sepak bola sekaligus pemberdayaan UMKM.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
Selain larangan tindakan kekerasan, Wamendagri Akhmad Wiyagus juga menekankan terkait semangat kebersamaan, gotong royong dan toleransi bagi para praja pratama IPDN,
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pembagian tugas para wakil menterinya akan disesuaikan dengan zona waktu di Indonesia agar koordinasi pemerintahan lebih efektif.
Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kebijakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalamcpenempatan mantan petinggi Polri di jabatan sipil.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved