Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut positif penambahan jumlah wakil menteri dalam negeri (Wamendagri) menjadi tiga orang. Tito mengatakan, pembagian tugas para wakil menteri akan disesuaikan dengan zona waktu di Indonesia agar koordinasi pemerintahan lebih efektif.
“Bagus. Dengan penugasan oleh Bapak Presiden, ke Kemendagri ada tiga wakil menteri. Saya tinggal bagi saja nanti. Negara Indonesia ini kan luas sekali, negara kepulauan terbesar di dunia,” kata Tito usai pelantikan wamendagri, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10).
Tito menjelaskan, pembagian tugas akan disesuaikan dengan tiga zona waktu di Indonesia: bagian barat, tengah, dan timur. Ia mencontohkan bagian Jawa dan Sumatra akan ditangani oleh satu wamen.
“Kemudian Kalimantan dan Sulawesi satu wamen lagi, dan yang terakhir Maluku, Papua, serta Bali-Nusra satu wamen,” jelasnya.
Mantan Kapolri itu menuturkan, pembagian zona ini bertujuan agar setiap wakil menteri bisa fokus menangani persoalan spesifik di wilayahnya masing-masing. Seperti inflasi, kemiskinan, dan pelayanan publik.
“Mereka nanti akan saya tugaskan untuk berkunjung ke daerah-daerah, terutama yang punya masalah seperti inflasi tinggi atau kemiskinan. Saya sendiri enggak akan mungkin bisa menjangkau semuanya,” beber Tito.
Tito menambahkan, dengan adanya tiga wakil menteri, beban koordinasi dan pengawasan pemerintahan daerah akan lebih ringan dan efektif. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten, dan lebih dari 70 ribu desa.
"Itu harus kita datangi satu per satu supaya tahu permasalahannya. Dengan tiga wamen, tugas saya jauh lebih ringan. Saya tinggal bagi tugas dan melakukan evaluasi,” beber Tito.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Pol Akhmad Wiyagus menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Oktober 2025.
Pelantikan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor nomor 32 M tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan wakil menteri kabinet merah putih, masa jabatan 2024-2029.
Saat ini, posisi Wamendagri juga diisi oleh Bima Arya dan juga Ribka Haluk. (P-4)
Pemerintah menyiapkan bantuan Rp15-60 juta untuk rumah rusak akibat bencana di Sumatra. Namun, pencairan masih menunggu Inpres dan proses validasi data
Mendagri Tito Karnavian meminta praja IPDN menerapkan ilmu pemerintahan untuk membantu pemulihan Aceh Tamiang pascabencana.
Mendagri Tito Karnavian mengirim 1.132 praja IPDN untuk mempercepat pemulihan pemerintahan dan layanan publik pascabencana di Aceh Tamiang.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyalurkan 106 ribu pakaian baru dari perusahaan garmen untuk korban banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh, guna memenuhi kebutuhan sandang pengungsi.
Mendagri mengatakan telah mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian dan menyaksikan secara langsung kondisi warga yang memprihatinkan, terutama terkait kebutuhan sandang.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bantuan 30 ton beras untuk korban bencana di Medan bukan berasal dari pemerintah UEA, melainkan dari organisasi Bulan Sabit Uni Emirat Arab
Pemerintah pusat terus memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah di tanah air, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan.
Wamendagri, Bima Arya, memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam kunjungannya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang.
Selain larangan tindakan kekerasan, Wamendagri Akhmad Wiyagus juga menekankan terkait semangat kebersamaan, gotong royong dan toleransi bagi para praja pratama IPDN,
Sebelumnya diberitakan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya akan membagi tugas tiga Wamendagri berdasarkan wilayah di Indonesia, yakni, barat, timur, dan tengah.
Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kebijakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalamcpenempatan mantan petinggi Polri di jabatan sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved