224 Petahana Berpotensi Ramaikan Pilkada

SEBANYAK 224 kepala daerah diperkirakan maju kembali dalam pilkada serentak mendatang. Pemerintah bersiap menunjuk pelaksana tugas untuk menghindari kekosongan pemerintahan di daerah.

"Nanti ada 224 incumbent, begitu mereka mendaftar maka akan (ada yang) di-plt-kan (pelaksana tugas). Kira-kira berarti akan ada banyak plt," ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, kemarin, di Jakarta.

Selain itu, Tito menyatakan pihaknya telah melakukan penyisiran anggaran untuk memastikan anggaran di 270 daerah tercukupi demi mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Kemudian kita sisir lagi anggaran mana yang kurang, mana yang belum. Kami akan mendorong para pemda untuk memenuhi permintaan terutama Bawaslu. KPU hampir tidak masalah. Tapi yang di aparat keamanan yang belum, ini masih terlambat, tolong dibantu dorong," imbuh Tito.

Untuk menjaga netralitas ASN, Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran yang menegaskan larangan pemda dan para kepala daerah melakukan pergantian jabatan, kecuali melalui izin menteri. Pergantian juga tidak boleh dilakukan pada lingkungan KPU dan Bawaslu.

Dalam kaitan kesiapan data pemilih, Kemendagri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada Serentak 2020. DP4 meliputi 105.396.460 jiwa yang terdiri atas 52.778.939 laki-laki dan 52.617.521 perempuan yang tersebar di 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada.

Dalam kesempatan berbeda, TNI dan Polri menyatakan kesiapan menjaga pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini. Komitmen tersebut dikemukakan Panglima TNI Hadi Tjahjanto saat membuka rapat pimpinan bersama di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, kemarin.

"Saya ingatkan kepada seluruh jajaran TNI untuk tetap memegang netralitas, tidak berpolitik praktis," ucap Panglima.

Hadir dalam rapim itu Mendagri Tito Karnavian, Menpora Zainuddin Amali, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BMKG, Kepala BNPB Doni Monardo, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan. Kapolri Jenderal Idham Azis menekankan sinergi antara TNI dan Polri tidak semata di tingkat tinggi, tapi juga sampai jajaran bawah.  (Dmr/Ind/Pra/Medcom/P-5)