PEMERINTAH pusat menjamin akan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua dalam proses revisi UU Otonomi Khusus Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, pihaknya akan menampung apapun permintaan masyarakat Papua selama bertujuan mempercepat pembangunan di provinsi paling timur tersebut.
“Apapun aspirasinya kita tampung selama dalam kerangka NKRI,” kata Tito usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wapres, Rabu (5/2).
Tito menyebutkan, saat ini pemerintah sudah mengajukan usulan revisi UU No.21/2001 tentang Otsus Papua ke Komisi II DPR RI untuk masuk Prolegnas 2020. Menurut rencana, pembahasan revisi UU ini bukan hanya di tingkat eksekutif, tapi juga di tingkat lokal dan legislatif.
“Jadi melibatkan paling tidak 3 layer. Dalam pembahasan, kita akan menggunakan mekanisme top down dan bottom up,” ungkapnya.
Baca juga: RUU Otsus Papua Jadi Prolegnas Prioritas
Mengenai materi apa saja yang bakal dibahas, Tito menjelaskan masyarakat Papua dan pemerintah pusat kemungkinan bakal membahas kembali mengenai pemberian otonomi, ekonomi, perizinan dan royalti.
“Termasuk kemungkinan bagi hasil yang lebih besar, aspirasi itu bisa, silakan,” jelasnya.
Terkait skema dana otsus yang bakal berakhir pada 2021, Tito menjelaskan pemerintah pusat masih membuka peluang agar skema itu tetap dilakukan.
“Kalau memang pemerintah pusat memiliki ruang fiskal yang mencukupi untuk itu. Kenapa tidak,” pungkasnya. (OL-5)
