Alokasi Dana Kesehatan di Daerah Belum Tepat Sasaran

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan bahwa alokasi dana kesehatan yang dianggarkan sebanyak 10% dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) belum tepat sasaran. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2020 di JIEXPO Convention Center and Theater, Jakarta, Rabu (19/02).

Hadi menyebut bahwa daerah harus menetapkan parameter kriteria pemanfaatan dana kesehatan sebesar 10% agar benar-benar tepat sasaran. Selama ini, imbuhnya, dana kesehatan lebih banyak digunakan untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) dan membuka celah tindak pidana korupsi. Dana kesehatan, ujar Hadi, perlu dijelaskan peruntukannya misalnya untuk pengembangan rumah sakit, pengadaan obat ataupun peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan.

Baca juga: Prospek Batu Bara masih Menjanjikan

"Jangan sampai 10% hanya beli alkes (alat kesehatan) yang akhirnya ujung-ujungnya kena operasi tangkap tangan(OTT)," cetusnya.

Hadi menekankan pentingnya perhatian pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kesehatan. Pemanfaatan dana kesehatan yang maksimal berkolerasi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. 

Indikator tersebut, tutur Hadi, dapat dilihat dari seberapa signifikan sektor kesehatan dapat mengintervensi penurunan angka kematian ibu dan bayi serta stunting atau balita pendek karena kekurangan gizi kronik.

Permasalahan untuk menurunkan stunting dan kematian ibu dan bayi, ujarnya, masih menjadi tantangan sebab dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024, pemerintah menargetkan penurunan angka kematian ibu menjadi 183 per 1.000 kelahiran dan kematian bayi 24 per 1.000 kelahiran. Saat ini, rasio angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih cukup besar 305 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi 24 per 1.000 kelahiran. (OL-6)