Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
Namun karena sudah dihukum pidana penjara seumur hidup di perkara sebelumnya, yakni skandal PT Asuransi Jiwasraya, hakim tidak menjatuhkan hukuman lagi.
"Main tebak menebak dong? Kita tunggu saja lah," ujar Febrie di Gedung Bundar Kejagung
Penetapan tersangka baru akan dilakukan setelah pihaknya mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang suatu tindak perkara dalam tahapan penyidikan.
Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi mengatakan, selain bisa menjadi pendukung tambahan, dokumen-dokumen itu bisa dijadikan alat bukti utama oleh pihaknya.
Dalam keterangannya, Anwar mengungkapkan, berdasarkan hasil pengusutan ditemukan bahwa ada indikasi keterlibatan Anggota TNI dalam proyek satelit militer milik Kemenhan tersebut
Kejagung menemukan beberapa perbuatan melawan hukum, seperti proyek tidak direncanakan dengan baik.
Koordinasi dengan JAM-Pidmil dibutuhkan apabila pihaknya menentukan tersangka dari kalangan militer
Jaksa penyidik pada JAM-Pidsus, lanjutnya, akan memeriksa siapapun yang dinilai bisa menguatkan pembuktian.
Dugaan korupsi itu mulanya ditangani oleh Pusat Polisi Militer (Puspon) TNI. Setidaknya, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Febrie, kemungkinan jumlah saksi atau pihak-pihak yang diperiksa akan terus bertambah. Tidak hanya memeriksa saksi-saksi, jaksa penyidik juga menguatkan dari alat bukti surat.
Ia menegaskan siap mendukung penuh Kejagung dalam pengusutan kasus tersebut ke ranah hukum.
Pada 2019, pengadilan itu menjatuhkan putusan yang membuat negara telah mengeluarkan pembayaran sebesar Rp515 miliar.
Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
Peran kedua tersangka masih terkait dengan para tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengucuran kredit ke Grup Walet dan Grup Johan Darsono.
Burhanuddin menyampaikan penelitian dan pendalaman terkait kasus tersebut dilakukan secara intensif dalam beberapa bulan terakhir.
Kejaksaan Agung sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana Garuda.
Kejaksaan Agung menegaskan mereka menangani kasus penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan penyewaan pesawat di Garuda.
Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan KPK terkait kasus korupsi di PT Garuda Indonesia, yang pernah ditangani KPK.
Hal itu bermula saat Taspen menempatkan dana investasi sebesar Rp150 miliar dalam bentuk Kontrak Pegelolaan Dana di PT Emco Asset Managemen selaku manajer investasi.
SPDP itu terkait dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved