Rabu 19 Januari 2022, 00:02 WIB

Kejagung Sebut Putusan Terhadap Heru Hidayat Ingkari Keadilan Masyarakat 

Tri SUbarkah | Politik dan Hukum
Kejagung Sebut Putusan Terhadap Heru Hidayat Ingkari Keadilan Masyarakat 

Antara/Rivan awal Lingga
Terdakwa kasus Korupsi Asabri Heru Hidayat

 

JAKSA Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah telah memerintahkan jaksa penuntut umum dalam perkara Heru Hidayat di kasus korupsi dan pencucian uang PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Rerpublik Indonesia (ASABRI) untuk mengajukan banding. Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman nihil kepada Heru. 

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, keputusan untuk banding dilakukan karena vonis hakim dinilai tidak berpihak dan telah mengingkari rasa keadilan masyarakat atas perbuatan yang ditimbulkan oleh Heru. 

Terlebih, Heru sebelumnya juga pernah terseret skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya dan sedang menjalani hukuman pidana penjara seumur hidup. 

"Dengan kerugian negara yang begitu besar, sekitar Rp39,5 triliun, dengan rincian kerugian Jiwasraya sebesar Rp16,7 triliun dan kerugian ASABRI sebesar Rp22,78 triliun," jelas Leonard melalui keterangan tertulis, Selasa (18/1). 

Kejagung, lanjut Leonard, juga menyinggung kemungkinan diskon hukuman Heru di perkara Jiwasraya. Hal ini dimungkinkan jika Heru mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK). Menurut Leonard, Heru berpotensi mendapat hukuman yang sangat ringan dan putusan PK tersebut akan melukai hati masyarakat Indonesia. 

Baca juga : Heru Hidayat Divonis Bayar Uang Pengganti Rp12,6 Triliun

Selain itu, putusan hakim di perkara ASABRI dinilai tidak konsisten karena tidak menghukum Heru. Padahal di perkara Jiwasraya, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup. Putusan itu juga diperkuat sampai di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). 

"Artinya majelis hakim tidak konsisten dalam pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, namun tidak diikuti dengan menjatuhkan pidana penjara," pungkas Leonard. 

Meski menjatuhkan hukuman pidana nihil, majelis hakim perkara ASABRI yang diketuai IG Eko Purwanto dengan didampingi hakim anggota Saifudin Zuhri, Rosmina, Ali Muhtarom, dan Mulyono Dwi Purwanto tetap menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti kepada Heru. 

Heru dihukum membayar uang pengganti itu sebesar Rp12,643 triliun dengan memperhitungkan aset miliknya yang telah disita untuk dilelang. Jika terdapat kelebihan pengembalian uang pengganti hasil lelang, maka akan dikembalikan ke Heru. 

Namun jika terdapat kekurangan uang pengganti tersebut, maka hartanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang. Hal ini dilakukan jika Heru tidak membayar uang pengganti paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. (OL-7)
 

Baca Juga

Antara/Bayu Pratama S

Amankan IKN, Pemerintah akan Bangun Pangkalan Militer Udara dan Laut Dekat IKN

👤Putra Ananda 🕔Rabu 18 Mei 2022, 22:33 WIB
"Kalau melihat kondisi saat belum ada IKN di daerah tersebut, sebenarnya wilayah (Penajam) agak rawan dari segi pertahanan karena...
Dok. Pribadi

Hari Kebangkitan Nasional Jadi Momentum Pulihkan Nilai Luhur Keindonesiaan

👤Faustinus Nua 🕔Rabu 18 Mei 2022, 21:42 WIB
Bangsa Indonesia tidak bisa melupakan sejarah perjalanan bangsa. Ada beberapa peristiwa besar yang kemudian berakibat secara langsung...
Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Lin Che Wei Diduga Intervensi Kebijakan Ekspor CPO di Kemendag Sejak Januari 2022

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 18 Mei 2022, 21:03 WIB
Febrie mengatakan Lin Che Wei tidak berada di struktur formal Kemendag. Namun, dia punya peran kuat untuk mengatur kebijakan terkait izin...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya