Jumat 14 Januari 2022, 14:14 WIB

Panglima TNI Ungkap Personelnya Terjerat Dugaan Korupsi Satelit

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Panglima TNI Ungkap Personelnya Terjerat Dugaan Korupsi Satelit

ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa

 

PANGLIMA TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap ada personel TNI yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur. Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Menurut Andika, informasi keterlibatan personel TNI diketahuinya dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Ia mengaku telah bertemu dengan Mahfud pada Selasa (11/1) lalu.

"Beliau menyampaikan bahwa proses hukum ini segera akan dimulai dan memang beliau menyebut ada indikasi awal, indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum," ujar Andika, Jumat (14/1).

Ia menegaskan siap mendukung penuh Kejagung dalam pengusutan kasus tersebut ke ranah hukum. "Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang mausk dalam kewenangan kami," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Burhanuddin menyebut kasus dugaan korupsi satelit yang diperuntukkan untuk Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) itu dinaikkan ke tingkat penyidikan hari ini.

Baca juga: Korupsi Satkomhan, Komisi I Dorong Audit dan Penyelidikan

Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Mahfud menjelaskan kasus tersebut bermula dari kekosongan pengelolaan setelah Satelit Garuda-1 keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat BT pada 2015. Saat itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memenuhi permintaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) guna mendapatkan hak pengelolaan slot itu.

Kemhan, lanjutnya, telah membuat kontrak kerja sama dengan beberapa perusahaan, di antaranya Avanti Communication Ltd, Navayo, Airbus, Detente Hogan Lovells, dan Telesat dalam kurun waktu 2015-2016.

Ia menyebut terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan satelit tersebut sejak 2015 sampai saat ini. Puncaknya, dua perusahaan, yakni Avanti dan Navayo menggungat Indonesia melalui pengadilan arbitrase internasional di London dan Singapura.

Kedua pengadilan tersebut memutus negara harus membayar masing-masing Rp515 miliar dan US$20,901 juta.

"Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat. Sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi," imbuh Mahfud. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Reno Esnir

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Demokrat dari Kasus Bupati PPU

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 17 Januari 2022, 16:55 WIB
Ali mengatakan pendalaman ini butuh dilakukan karena sebagian uang Gafur dipegang oleh tersangka sekaligus Bendahara Umum DPC Partai...
MI/ Moh Irfan

Pembahasan UU untuk Ibu Kota Baru Ditargetkan Tuntas Hari Ini

👤Mediaindonesia 🕔Senin 17 Januari 2022, 16:03 WIB
Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa mengatakan kalau pembahasan di tingkat Panja relatif lancar dan tidak ada masalah maka Senin sore...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Komnas HAM Minta Pemerintah Turunkan Angka Kekerasan Aparat Terhadap Warga

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 17 Januari 2022, 15:25 WIB
Itu meliputi institusi kepolisian, TNI, petugas lembaga pemasyarakatan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya