Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
KPK, BPK, dan Kejagung diminta turun tangan periksa keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait munculnya dugaan anggaran fiktif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Kejaksaan adalah lembaga permanen yang keberadaannya diatur dengan undang-undang. Sehingga tidak seharusnya kewenangannya dikurangi.
Oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) inisial “EKT” diduga meminta sejumlah uang kepada keluarga pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Batu Bara, Sumut.
Dalam uji materi UU, ada pihak yang mendesak penghapusan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
Kejaksaan agung mengklaim menyelesaikan 1.990 kasus melalui restorative justice (RJ) atau keadilan restoratif sejak penerapan 2020.
Senator asal Jambi ini menyesalkan maraknya kasus korupsi dana pensiun para pegawai BUMN yang sudah purnabakti.
Politikus PKB ini berpendapat, terbongkarnya kasus ini pertanda memang ada keseriusan Menteri BUMN, Erick, mengusut tuntas persoalan korupsi di perusahaan-perusahaan BUMN.
Kejagung telah menjerat belasan korporasi sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya.
Kejaksaan agung akan mempelajari putusan seumur hidup yang dijatuhkan kepada Teddy Minahasa oleh hakim PN Jakarta Barat.
Yunus Huesin mengaku satgas tengah mengevaluasi 300 laporan hasil audit dan informasi dari PPATK sebelum tenggat waktu selesai.
Ia pun meminta agar penegak hukum melakukan pendalaman daftar Offshore Leaks
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menuturkan pihaknya terus melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Perbuatan korupsi pada proyek Japek II atau MBZ, bukan hanya pada tindakan korupsi tapi juga tindakan yang mempermalukan bangsa Indonesia.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan harus diakui memang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) pada BUMN sangat buruk.
Kejagung menegaskan pihaknya akan mengincar seluruh oknum yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020
Kejagung memeriksa satu saksi, yakni TN selaku Vice President Divisi Toll Road Development PT Jasa Marga periode 2015 hingga 2018.
Alasan Kejagung baru terungkapnya kasus dugaan korupsi penyimpangan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020 dengan kerugian negara sekitar Rp2,5 triliun.
Kejagung diminta bisa mengusut tuntas praktik korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono. Usut aliran dana proyek.
Penyelesaian planggaran hak asasi manusia berat jalur non-yudisial akan berfokus pada korban dan pemerintah tidak akan mencari pelakunya.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved