Berita Terbaru Kejaksaan Agung Hari Ini

Kejagung Kembali Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa publik menaruh kepercayaan besar terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai lembaga penegak hukum.

Dirut Jadi Tersangka Korupsi, Waskita Pastikan Hormati Proses Hukum dan Kooperatif

Penetapan tersebut atas dugaan dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Waskita Beton Precast

Dirut Waskita Tersangka, Erick Thohir: Hormati Proses Hukum

Dirut Waskita Karya tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank.

Dirut Waskita Karya Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Agung

Kejaksaan agung menduga Destiawan melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) menggunakan dokumen pendukung palsu.

Pakar: Jaksa Masuk Kampus Diharap Tekan Kriminalitas Anak Muda 

Apabila telah melek secara hukum diharapkan akan sadar hukum, terutama dalam apa hak dan kewajiban warga negara.

Ikuti Arahan Presiden, Kejagung Izinkan Pegawai WFA

Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkenankan para pegawainya melakukan kerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) pasca libur Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Pengamat Setuju Badan Pemulihan Aset di Kejagung Diperkuat 

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan Kejaksaan Agung harus meningkatkan lembaganya. Bahkan, kalau bisa dibuat setingkat menteri.

UU TPKS Masih Minim Aplikasi

JARINGAN Masyarakat Sipil untuk Advokasi TPKS Veni Siregar mengkritisi satu tahun UU TPKS yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam penegakannya.

LHKPN MPR 60%, Polri 95,20%

KPK membeberkan tingkat pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2022 untuk legislatif pusat dan aparat penegak hukum (APH).

Anggota DPR Dukung Kejagung Dirikan Badan Perampasan Aset 

Kejakasaan Agung tengah menggodok Direktorat Pemulihan Aset Kejagung  menjadi sebuah badan tersendiri.

Pakar Dukung Upaya Kejagung Perkuat Direktorat Pemulihan Aset

Kejaksaan Agung didukung untuk mendorong penguatan Direktorat Pemulihan Aset di dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Burhanudin: Survei Sejumlah Lembaga, Kejagung Paling Dipercaya Publik

Saat ini, survei-survei yang dilakukan, baik yang dilakukan Indikator, LSI, Poltracking, menunjukan Kejaksaan Agung lembaga paling dipercaya di antara penegak hukum lain.

Survei LSI: Kejagung, Lembaga Hukum Paling Dipercaya Publik Sebesar 78%

Lembaga Survei Indonesia (LSI), dari sejumlah lembaga yang diminta pendapat publik tentang kepercayaan  mereka, diketahui TNI mendapatkan kepercayaan paling tinggi dengan 91%.

Kejagung Masih Pelajari Naskah Akademik dan Draf RUU Perampasan Aset

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, pihaknya masih mempelajari draf-draf yang dimaksud.

Korupsi Tol Japek Hingga Rp13 Triliun, Kejagung Periksa 8 Saksi

Sebanyak delapan saksi diperiksa kejaksaan agung terkait dugaan korupsi proyek Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II dengan nilai kerugian negara mencapai Rp13 triliun.

Pengamat dan Praktisi Dukung Arahan Jaksa Agung soal Melek Digital

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi harus dimanfaatkan guna meningkatkan pelayanan publik, termasuk penegakkan hukum. 

Bongkar Tiga Kasus Korupsi Besar, Kejagung Makin Dipercaya Publik 

Peningkatkan kinerja termasuk langkah Kejagung dalam mengusut kasus besar yang menjadi perhatian publik

Kejagung Mau Anggotanya Duduki Jabatan di KPK

Kejaksaan Agung RI menyatakan tengah mempersiapkan anggotanya untuk menduduki jabatan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Selama ini, posisi tersebut duduki oleh unsur Kepolisian.

Anggota DPD Apresiasi Terobosan Hukum Restorative Justice oleh Kejagung 

Banyak tindak pidana yang sebenarnya diselesaikan tanpa harus dibawa ke ranah pengadilan dapat diselesaikan Kejagung dengan restorative justice

Perdebatan Mahfud MD dengan Habiburokhman DPR soal Makelar Kasus

Mahfud MD menyinggung soal adanya makelar kasus (markus) di DPR. Hal itu disampaikan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia