Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
MENKOPOLHUKAM Mahfud MD meminta seluruh pihak bisa mengawal putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang meringankan vonis mati Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup. Ia pun berharap, MA tidak melakukan mempermainkan hukum yang dapat menurunkan lagi vonis Ferdy Sambo.
Hal tersebut menanggapi pertanyaan wartawan mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah mengurangi hukuman Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi penjara seumur.
"Mudah-mudahan tidak ada 'kongkalikong' permainan lagi, nanti di PK lalu diturunkan lagi sehingga lalu diremisi, dan itu bisa saja terjadi," ujar Mahfud di Kampus UII, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (9/8).
Baca juga : Hukuman untuk Ferdy Sambo Bisa Lebih Ringan Lagi
Artinya, jelas Mahfud, jika hukuman Ferdy Sambo dikurangi lagi melalui upaya PK, Ferdy Sambo bisa mendapatkan remisi hukuman.
Pengajuan PK oleh terpidana harus disertai novum atau surat bukti yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya di persidangan. "Mari kita terima (putusan MA). Masyarakat supaya tenang. Persoalan hukum di negara kita masih banyak," tutup dia.
Ia juga menjelaskan, setelah putusan MA kemarin, Ferdy Sambo tidak bisa dapat remisi. Hal tersebut sesuai dengan UU No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu hak remisi tidak berlaku untuk terpidana dengan vonis mati dan seumur hidup.
Baca juga : Sambo Batal Dihukum Mati, KY Enggan Komentari Putusan MA
"Hukuman seumur hidup itu tidak ada remisi (UU No 22 tahun 2022)," kata Mahfud.
Terpidana dengan hukuman seumur hidup hanya bisa mengupayakan untuk mengurangi masa hukuman lewat pengajuan grasi kepada presiden. Pengurangan hukuman baru bisa diberikan jika presiden menyetujuinya.
"Itu hanya bisa ada grasi, grasi dari presiden. Hanya itu yang mungkin," kata dia.
Namun, sebelum mengajukan grasi, terpidana harus mengakui kesalahannya sebelum meminta grasi. "Bahwa saya dihukum ini benar, saya salah hukumannya sudah bener, tapi saya minta grasi. Itu grasi namanya," ucapnya.
Ia melanjutkan, kalau terpidana mengaku tidak salah, tetapi mau minta grasi, hal itu tidak bisa dilakukan. "Tidak (mengaku) salah kok minta grasi ya udah dihukum," tutup dia. (Z-4)
KUASA hukum Setya Novanto terpidana kasus mega korupsi proyek KTP elektronik (KTP-E), Maqdir Ismail mengatakan program pembebasan bersyarat atas panjuan PK
Tannos harusnya menyerah usai saksi ahli yang dibawanya ditolak hakim. Namun, buronan itu tetap menolak untuk dipulangkan ke Indonesia.
MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini.
KASUS sengketa hukum terkait proyek pembangunan franchise Resto Bebek Tepi Sawah di Bandar Lampung memasuki babak baru
Mahkamah Agung longgarkan syarat tahanan rmah presiden Brasil Jair Bolsonaro, mengizinkan anggota keluarga mengunjunginya.
Mahkamah Agung (MA) menyatakan akan segera memanggil tiga hakim yang menangani perkara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong
Pengacara Alvin Lim meninggal dunia saat mendapat perawatan di RS Mayapada, Tangerang, Banten, Minggu (5/1). Sempat menyampaikan Ferdy Sambo tidak ditahan di Lapas Salemba
Hakim Agung ini dinilai memiliki catatan buruk karena sempat menganulir vonis terpidana pembunuhan berencana eks Kadiv Propam Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup.
ORANG tua mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua atau Brigardir J mengajukan gugatan perdata senilai Rp7,5 miliar terkait perbuatan melawan hukum.
Orang tua Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarata, yang dikenal sebagai Brigadir J, yakni Samuel Hutabarat dan Rosti Simanjuntak, mengajukan gugatan terhadap Ferdy Sambo
Menkumham membantah pernyataan pernyataan pengacara Alvin Lim yang menyebut Ferdy Sambo tidak pernah tidur di Lapas Salemba.
ADVOKAT Alvin Lim tidak gentar atas ultimatum pengacara bekas Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Arman Hanis. Arman bakal memproses hukum bagi pihak yang menyebarkan kebohongan soal kliennya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved