Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022 atau kasus impor emas. Perkara tersebut naik statusnya menjadi penyidikan umum.
“Kalau untuk kasus ini masih proses penyidikan umum, kita masih dalami semua,” ungkap Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, Selasa (23/5).
Ketut menerangkan jika kasus telah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan khusus baru modus korupsi impor emas tersebut akan terang-benderang.
Baca juga: Kejagung Terus Usut Kasus Impor Emas
“Bagaimana kerugian negaranya, bagaimana peran masing-masing kalau sudah ada penetapan tersangka dalam perkara ini ya,” tegasnya.
Kekinian, penyidik juga kembali menggeledah sejumlah tempat terkait dugaan korupsi impor emas.
Baca juga: Mengenal Impor Emas untuk Bahan Baku
Penyidik telah menyambangi sejumlah tempat dalam rangka penggeledahan dan penyitaan dokumen terkait perkara kasus impor emas.??
“Di beberapa tempat sudah dilakukan penggeledahan dan diambil beberapa dokumen yang kami pandang terkait dugaan korupsi yang kami tangani,” terang Ketut.?
Ketut menambahkan bahwa salah satu lokasi penggeledahan merupakan kantor Bea Cukai. Namun, Ketut tak menjelaskan lebih detail terkait kantor Bea Cukai mana yang jadi target penggeledahan penyidik Kejagung.
Penyidik Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, yakni Pulogadung, Pondok Gede, Cinere Depok, Pondok Aren Tangerang Selatan, hingga Surabaya.
“Termasuk itu (kantor Bea Cukai),” paparnya.
Dari hasil penggeledahan sementara, Ketut menuturkan penyidik telah memperoleh dan menyita beberapa dokumen penting serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi impor emas.
(Z-9)
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
SATUAN Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencuciaan Uang (TPPU) telah selesai mendalami penanganan 300 surat laporan hasil analisia (LHA) dengan nilai agregat lebih dari Rp 349 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved