Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengungkap alasan Johnny G Plate tak dipecat dari posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem. Johnny telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
"Terkait dengan status Johnny Gerald Plate sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Partai NasDem menyatakan bahwa tidak ada pemecatan terhadap yang bersangkutan," kata Surya Paloh melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Mei 2023.
Surya Paloh menekankan Partai NasDem menjunjung asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang tengah bergulir. Sehingga, pemecatan terhadap Johnny belum diperlukan.
Baca juga: Ini Isi Obrolan Surya Paloh dan Anies Pasca Penahanan Johnny G Plate
"Tidak ada pemecatan dengan mengacu pada asas praduga tak bersalah dengan mendalami proses hukum," ucap Surya Paloh.
Posisi Johnny digantikan sementara oleh Wakil Sekjen Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis, Hermawi Taslim. Hermawi telah ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) harian Sekjen DPP Partai NasDem.
Baca juga: Surya Paloh: Johnny Terlalu Berharga untuk Diborgol Kalau Tak Ada Pembuktian Kuat
Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo. Johnny diduga meminta setoran sejumlah Rp500 juta per bulan dari proyek pembangunan base transceiver station (BTS) BAKTI Kominfo.
Tunggu Pembuktian Kuat
Surya Paloh mengatakan ia berharap penetapan Menteri Kominfo dan juga Sekjen NasDem, Johnny G Plate sebagai tersangka dilakukan dengan pembuktian yang kuat. Karena kalau tidak, Surya mengatakan hal itu sangat menyedihkan dan menyakitkan bagi NasDem. Ia mengatakan Johnny G Plate adalah sosok yang berharga.
"Johnny G Plate, terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti, tapi hari ini saya simak baik-baik bukti yang ada itu hanya pengakuan yang menyatakan dia meminta diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun, kalau tidak ada pendalaman lain yang semakin bisa menunjukkan bukti-bukti lain yang lebih memberatkan, semakin sedih lagi kita," kata Surya Paloh.
Surya Paloh mengatakan kalau sampai buktinya tidak kuat tetapi Johnny G Plate tetap dihukum, itu adalah hal yang memprihatinkan. Karena Johnny G Plate adalah sosok berharga bagi partai NasDem. Begitu juga untuk masyarakat dalam kapasitasnya sebagai menteri dan politisi.
(Z-9)
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo.
Hari ini, mantan Menkominfo Johnny G Plate akan menjalani sidang vonis terkait dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.
EKS Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate disebut tidak bisa diproses hukum dalam dugaan korupsi BTS 4G Kominfo.
Dalam pledoinya, Johnny meminta asetnya dikembalikan karena JPU tidak mampu membuktikan aliran uang dari dugaan korupsi tower BTS 4G di kemenkominfo.
Dalam pledoi yang dibacakan kuasa hukumnya, Johnny G Plate menegaskan tidak menerima Rp17 miliar.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved