Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
TENAGA Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Presiden Joko Widodo akan menyiapkan pengganti sementara atau interim Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate yang saat ini ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Seperti diberitakan, Menkominfo ditahan oleh penyidik Kejagung atas dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo, Rabu (17/5).
Ngabalin menyebut bukan pertama kalinya politikus dari partai koalisi pemerintah tersandung kasus hukum. Menurutnya tidak hanya NasDem. Hal itu ia tegaskan merespons tudingan adanya alasan politik dari penahanan Johnny.
Baca juga : Ini Pernyataan Lengkap Ketua Umum Partai NasDem soal Kasus Johnny Plate
Ia menjabarkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Partai Gerindra Edhy Prabowo, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang berasal dari PDI Perjuangan serta Idrus Marham politisi Partai Golkar yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial ditangkap karena kasus korupsi.
"Hampir 6 tahun kasus-kasus ini terjadi ini juga sekedar tambahan bahwa dalam hal partai politik dalam koalisi dengan pemerintah. Saya juga ingin mengatakan bahwa ini bukan untuk pertama kali partai koalisi pemerintah NasDem, kemarin kita juga pernah mengalami di partai PDI perjuangan, Gerindra sebelumnya juga ada Golkar. Artinya bahwa dalam hal penegakan hukum bapak presiden tidak akan mungkin mengintervensi," papar Ngabalin.
Baca juga : Ngabalin: Tidak Ada Intervensi Pemerintah dalam Kasus Menkominfo
Presiden, tegasnya tidak akan melakukan intervensi meskipun itu kepada partai-partai koalisi pemerintah. Selain itu Ngabalin mengklaim bahwa tidak ada tekanan terhadap Presiden Jokowi. Presiden, imbuhnya, tidak mendapat intervensi atas kasus tersebut.
"Tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun dan tidak akan mungkin bisa ditekan oleh siapapun itu pengalaman yang kami hadapi berhari-hari dengan bapak presiden," ucapnya.
Saat ditanya pengganti Menkominfo, Ngabalin mengatakan salam waktu dekat, presiden akan menyiapkan pengganti.
"Bapak presiden tidak lama dalam menyiapkan pengganti atau biasanya menteri interim agar organisasi dan lembaga ini bisa jalan seperti biasa semasa masa penahanan Pak Johnny G. Plate," paparnya.
Menurutnya penahanan Menkominfo tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan atau kementerian. Mengenai pergantian kabinet atau reshuffle, Ngabalin mengaku tidak tahu kepastian waktunya.
"Ah itu yang juga kita belum tahu," ucapnya. (Z-8)
Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Ngabalin, telah menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Untuk itu, ia berharap masyarakat ikut mendukung upaya pemberantasan korupsi.
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ngabalin memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam pemilihan pj gubernur Sumatra Utara.
Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli KSP, mengatakan kehadiran Presiden Joko Widodo di MK tidak diperlukan.
Sebanyak 8 tenaga ahli KSP memilih cuti untuk maju sebagai caleg untuk Pemilu 2024.
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved