Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
TENAGA Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Presiden Joko Widodo akan menyiapkan pengganti sementara atau interim Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate yang saat ini ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Seperti diberitakan, Menkominfo ditahan oleh penyidik Kejagung atas dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo, Rabu (17/5).
Ngabalin menyebut bukan pertama kalinya politikus dari partai koalisi pemerintah tersandung kasus hukum. Menurutnya tidak hanya NasDem. Hal itu ia tegaskan merespons tudingan adanya alasan politik dari penahanan Johnny.
Baca juga : Ini Pernyataan Lengkap Ketua Umum Partai NasDem soal Kasus Johnny Plate
Ia menjabarkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Partai Gerindra Edhy Prabowo, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang berasal dari PDI Perjuangan serta Idrus Marham politisi Partai Golkar yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial ditangkap karena kasus korupsi.
"Hampir 6 tahun kasus-kasus ini terjadi ini juga sekedar tambahan bahwa dalam hal partai politik dalam koalisi dengan pemerintah. Saya juga ingin mengatakan bahwa ini bukan untuk pertama kali partai koalisi pemerintah NasDem, kemarin kita juga pernah mengalami di partai PDI perjuangan, Gerindra sebelumnya juga ada Golkar. Artinya bahwa dalam hal penegakan hukum bapak presiden tidak akan mungkin mengintervensi," papar Ngabalin.
Baca juga : Ngabalin: Tidak Ada Intervensi Pemerintah dalam Kasus Menkominfo
Presiden, tegasnya tidak akan melakukan intervensi meskipun itu kepada partai-partai koalisi pemerintah. Selain itu Ngabalin mengklaim bahwa tidak ada tekanan terhadap Presiden Jokowi. Presiden, imbuhnya, tidak mendapat intervensi atas kasus tersebut.
"Tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun dan tidak akan mungkin bisa ditekan oleh siapapun itu pengalaman yang kami hadapi berhari-hari dengan bapak presiden," ucapnya.
Saat ditanya pengganti Menkominfo, Ngabalin mengatakan salam waktu dekat, presiden akan menyiapkan pengganti.
"Bapak presiden tidak lama dalam menyiapkan pengganti atau biasanya menteri interim agar organisasi dan lembaga ini bisa jalan seperti biasa semasa masa penahanan Pak Johnny G. Plate," paparnya.
Menurutnya penahanan Menkominfo tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan atau kementerian. Mengenai pergantian kabinet atau reshuffle, Ngabalin mengaku tidak tahu kepastian waktunya.
"Ah itu yang juga kita belum tahu," ucapnya. (Z-8)
Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Ngabalin, telah menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Untuk itu, ia berharap masyarakat ikut mendukung upaya pemberantasan korupsi.
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ngabalin memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam pemilihan pj gubernur Sumatra Utara.
Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli KSP, mengatakan kehadiran Presiden Joko Widodo di MK tidak diperlukan.
Sebanyak 8 tenaga ahli KSP memilih cuti untuk maju sebagai caleg untuk Pemilu 2024.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved