Ngabalin: Tidak Ada Intervensi Pemerintah dalam Kasus Menkominfo

TENAGA Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan penahanan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan perkara yang kaitannya dengan tugas Johnny sebagai Menkominfo. Ngabalin meminta perkara dugaan korupsi yang dialami Menkominfo tidak dikaitkan dengan isu politik menjelang pemiluhan umum (pemilu) 2024.

Seperti diberitakan, Johnny G. Plate ditahan oleh penyidi Kejagung atas dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo, Rabu (17/5).

"Saya ingin menyampaikan setelah saya berkoordinasikan ini dengan bapak menteri sekretaris negara bahwa tentu saja dipastikan bahwa kasus ini adalah kasus murni yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pak Johnny G. Plate dalam tugasnya sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal perkara BTS," ujar Ngabalin pada wartawan di Persroom Istana, Jakarta, Rabu (17/5).

Baca juga: Surya Paloh: Johnny Terlalu Berharga untuk Diborgol Kalau Tak Ada Pembuktian Kuat

Ia menyebut bahwa Kejagung telah lama mengusut kasus itu. Pemerintah, ujarnya, menyerahkan proses hukum pada Kejagung. Ngabalin menuturkan tidak ada campur tangan pemerintah dalam kasus itu.

"Kasus ini bukan pertama kali terjadi atau bukan untuk sepekan, dua pekan lalu. Tidak. Kasus ini sudah berjalan cukup lama bahkan Kita pernah mendengar tentang pengembalian dana sekitar Rp500 juta adik dari Pak Johnny G. Plate. Oleh karena itu ketika saya ditanya apa tanggapan bapak presiden dan pemerintah yang pasti bahwa proses ini dia berdiri sendiri," ucapnya.

Baca juga: NasDem: Kami Tidak Bisa Diadu Domba

Presiden Joko Widodo, ujarnya, pernah menyampaikan peringatan pada para menterinya dan wakil menteri serta agar jangan sampai tersandung kasus hukum. Ia menegaskan tidak ada campur tangan atau intervensi dari pemerintah dalam penyelesaian kasus itu.

"Maka tidak mungkin presiden bisa memberikan privilege atau mengintervensi dalam penyelesaian kasusnya. Karena itu sekali lagi saya ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa jangan pernah ada orang yang mengkait-kaitkan masalah penahanan dengan kasus politik dan menjelang pemilu," tukasnya.

(Z-9)