Berita Terbaru Kebijakan Hari Ini

Pengamat: Perlu Ada Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Perlu fungsi check and balances. Penyelenggaraan negara itu memang perlu dikawal.

Analis: Upaya BI untuk Stabilitas Nilai Tukar Sudah Sesuai

NILAI tukar Rupiah kembali tertekan sampai ke kisaran Rp16.200 per Dolar AS. Pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi lebih disebabkan faktor global.

3 Alasan di Balik Menguatnya Rupiah Hari Ini

NILAI tukar Rupiah menguat 44 poin di level Rp15.848 dari penutupan sebelumnya di level Rp15.892. Ibrahim Assuaibi menjelaskan Rupiah kali ini bisa menguat karena potensi dovish

Kebijakan Satu Peta Kikis Tumpang Tindih

PENERAPAN kebijakan satu peta (one map policy) dapat mengikis tumpang tindih dalam pembuatan kebijakan. Dengan kebijakan satu peta, basis yang akan dipakai oleh kementerian/lembaga,

HIPPINDO Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Kenaikan PPN 12%

KETUA Umum HIPPINDO Budihardjo Induansjah mengungkapkan bahwa dirinya meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%

Tantangan 2024, Ini Saran Pengamat untuk Industri Minuman Ringan

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menyampaikan beberapa saran untuk pemerintah dan industri minuman ringan untuk menghadapi berbagai tantangan

Kenaikan PPN 12% Hanya akan Efektif Bila Digunakan untuk Kebijakan yang Tepat Sasaran

Kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 akan efektif bila digunakan untuk membiayai kebijakan yang tepat sasaran.

Perlu Kebijakan yang Tangguh untuk Atasi Dinamika Cuaca dan Perubahan Iklim di Sektor Pertanian

MENGINGAT pentingnya produksi padi, Dosen ITB Angga Dwiartama mengatakan pemerintah perlu membuat kebijakan lebih tangguh mengatasi dinamika cuaca dan perubahan iklim

DPRD Dorong Pemkot Bogor Lebih Inovatif dalam Penyusunan Program  

Dalam menyusun program, Organisasi Perangkat Daerah hanya mengulang program yang sudah ada tanpa berani memunculkan program baru sesuai kebutuhan untuk masyarakat.

Pacu Produktivitas Sawit Rakyat, Pemerintah Dorong Sejumlah Kebijakan Strategis

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa salah satu penghambat utama adalah regulasi yang mempersulit proses replanting bagi pekebun rakyat.

Seluruh Puskesmas di Indonesia Didorong Bergabung ke Apkesmi

KETUA DPP Akselerasi Puskesmas Indonesia (Apkesmi) Kusnadi mendorong puskesmas-puskesmas di seluruh Indonesia untuk bergabung ke komunitas yang ia pimpin.

Mahfud MD Jelaskan Sasaran Hak Angket Merupakan Kebijakan dan Wewenang Pemerintah

CALON Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud MD menegaskan hak angket bisa dilakukan terhadap pemerintah.

Badan Keahlian DPR RI Ajak Perguruan Tinggi Kolaborasi Guna Cerdaskan Bangsa

BK DPR RI juga sedang mengembangkan sistem integrasi data yang akan memudahkan proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence based policy making) di DPR RI.

Butuh Komitmen Kuat Capres Cawapres di Bidang Lingkungan

CALON presiden dan calon wakil presiden perlu memiliki komitmen untuk mengakui, melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.

Kenaikan Gaji ASN Dinilai Didasari Kepentingan Politik

"Perkara itu nanti jadi urusan keuangan, itu urusan nanti, urusan siapa yang nanti jadi penguasa, yang sekarang tidak peduli, yang penting naik dulu, mendapatkan suara, selesai"

Tata Kelola Data Wujudkan Kebijakan yang Tepat untuk Masyarakat

Satu Data Indonesia (SDI) sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghadirkan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi

Anies Janji Hadirkan Keadilan Dalam Kebijakan Pemerintah Jika Terpilih Jadi Presiden

"Kata kunci yang kami ingin jadikan prioritas adalah mengoprasionalkan keadilan didalam kebijakan-kebijakan pemerintah."

Pengamat: Perlu Langkah Konkret Buat Pelaku Usaha Tidak Khawatir

Fajar Hirawan mengatakan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha dan menjamin kondusivitas iklim investasi dan bisnis,

KMB Bogor Raya Dukung Kebijakan Presiden Jokowi

KMB Bogor Raya menyatakan dukungan dan kesiapannya mengawal kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pro terhadap masyarakat.

Bappenas-KSI Luncurkan MP3 Dorong Kualitas Perencaan Pembangunan

Sejak 2020, Knowledge Sector Initiative (KSI) mengembangkan Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan (MP3).

Timur Tengah Pascaperang

Israel, Apa Maumu?

Menangani Tawuran Remaja di Perkotaan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting