Berita Terbaru kebijakan Hari Ini

Bappenas Akui tengah Sinkronkan Program Prabowo-Gibran

Bappenas mengaku telah berkoordinasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Potensi Konflik Global Berkelanjutan Harus segera Diantisipasi

Ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung dan respons kebijakan setiap negara akan terus mempengaruhi sentimen investor dan mendorong fluktuasi pasar.

Pemerintah Diminta Berhati-hati Susun Program Kerja 2025

Pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyusun program kerja di tahun depan. Itu harus dilakukan mengingat situasi perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian.

Rencana Susu Gratis, Belum Ada Jalan Tengah Aturan di Kementan dan Kemendag

Stranas PK masih menghadapi kesulitan dalam menemukan kesepakatan atas perbedaan kebijakan impor produk hewani antara Kementan dan Kemendag. 

Pengamat: Perlu Ada Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Perlu fungsi check and balances. Penyelenggaraan negara itu memang perlu dikawal.

Analis: Upaya BI untuk Stabilitas Nilai Tukar Sudah Sesuai

NILAI tukar Rupiah kembali tertekan sampai ke kisaran Rp16.200 per Dolar AS. Pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi lebih disebabkan faktor global.

3 Alasan di Balik Menguatnya Rupiah Hari Ini

NILAI tukar Rupiah menguat 44 poin di level Rp15.848 dari penutupan sebelumnya di level Rp15.892. Ibrahim Assuaibi menjelaskan Rupiah kali ini bisa menguat karena potensi dovish

Kebijakan Satu Peta Kikis Tumpang Tindih

PENERAPAN kebijakan satu peta (one map policy) dapat mengikis tumpang tindih dalam pembuatan kebijakan. Dengan kebijakan satu peta, basis yang akan dipakai oleh kementerian/lembaga,

HIPPINDO Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Kenaikan PPN 12%

KETUA Umum HIPPINDO Budihardjo Induansjah mengungkapkan bahwa dirinya meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%

Tantangan 2024, Ini Saran Pengamat untuk Industri Minuman Ringan

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menyampaikan beberapa saran untuk pemerintah dan industri minuman ringan untuk menghadapi berbagai tantangan

Kenaikan PPN 12% Hanya akan Efektif Bila Digunakan untuk Kebijakan yang Tepat Sasaran

Kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 akan efektif bila digunakan untuk membiayai kebijakan yang tepat sasaran.

Perlu Kebijakan yang Tangguh untuk Atasi Dinamika Cuaca dan Perubahan Iklim di Sektor Pertanian

MENGINGAT pentingnya produksi padi, Dosen ITB Angga Dwiartama mengatakan pemerintah perlu membuat kebijakan lebih tangguh mengatasi dinamika cuaca dan perubahan iklim

DPRD Dorong Pemkot Bogor Lebih Inovatif dalam Penyusunan Program  

Dalam menyusun program, Organisasi Perangkat Daerah hanya mengulang program yang sudah ada tanpa berani memunculkan program baru sesuai kebutuhan untuk masyarakat.

Pacu Produktivitas Sawit Rakyat, Pemerintah Dorong Sejumlah Kebijakan Strategis

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa salah satu penghambat utama adalah regulasi yang mempersulit proses replanting bagi pekebun rakyat.

Seluruh Puskesmas di Indonesia Didorong Bergabung ke Apkesmi

KETUA DPP Akselerasi Puskesmas Indonesia (Apkesmi) Kusnadi mendorong puskesmas-puskesmas di seluruh Indonesia untuk bergabung ke komunitas yang ia pimpin.

Mahfud MD Jelaskan Sasaran Hak Angket Merupakan Kebijakan dan Wewenang Pemerintah

CALON Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud MD menegaskan hak angket bisa dilakukan terhadap pemerintah.

Badan Keahlian DPR RI Ajak Perguruan Tinggi Kolaborasi Guna Cerdaskan Bangsa

BK DPR RI juga sedang mengembangkan sistem integrasi data yang akan memudahkan proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence based policy making) di DPR RI.

BSK Kumham Gelar Hari Bhakti Pertama

Kepala BSK Hukum dan HAM Ambeg Paramarta memastikan pihaknya terus berkomitmen mengawal atau menavigasi kebijakan publik, utamanya di Kementerian Hukum dan HAM.

Kenaikan Pajak BBM Tak Tepat untuk Kerek Pendapatan Daerah

Peneliti dari Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan, kenaikan harga BBM non subsidi imbas dari kenaikan PBBKB di luar kewenangan badan usaha.

Flaiphi Minta Pembatasan Impor Bahan Baku Plastik Ditunda

Tidak sepenuhnya industri hulu lokal dapat memenuhi kebutuhan bahan baku plastik untuk industri hilir. Karena itu, industri plastik hilir terpaksa mengimpor bahan baku plastik tersebut.

Paradoks Buku Indonesia, Tanggapan untuk Willy Aditya

80 Tahun Kemerdekaan, Kemandirian Pertahanan di Pulau Besar

10 Kabupaten Terbaik dan 10 Kota Terbaik Dekade Ini

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia