Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PERLU langkah antisipasi dampak berkelanjutan konflik global melalui berbagai kebijakan sebagai bagian upaya meningkatkan daya tahan perekonomian nasional.
"Konflik Israel-Iran dapat berdampak pada sektor energi nasional dan menimbulkan potensi risiko terhadap pasar komoditas global. Sejumlah kebijakan antisipatif harus dipersiapkan untuk meredam dampak itu terhadap kinerja perekonomian nasional," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Setelah Iran Menyerang Israel: Dampak Geopolitik dan Ekonomi, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/4).
Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Abdul Kadir Jailani (Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI), Jaleswari Pramodhawardani (Pengamat Militer), Broto Wardoyo PhD (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia), dan Esther Sri Astuti (Direktur Eksekutif INDEF/Institute for Development of Economics and Finance) sebagai narasumber. Selain itu hadir pula Muhammad Farhan (Anggota Komisi I DPR RI) sebagai penangggap.
Baca juga : Pemerintah Diminta Berhati-hati Susun Program Kerja 2025
Menurut Lestari, meskipun dampak langsung dari konflik global terhadap pasar komoditas relatif tidak terlalu besar, ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung dan respons kebijakan setiap negara akan terus mempengaruhi sentimen investor dan mendorong fluktuasi pasar.
Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, kita harus mengakui bahwa kondisi ekonomi nasional terkini tidak dalam kondisi ideal, sehingga membutuhkan kebijakan antisipatif menyikapi eskalasi konflik global.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah mendorong agar langkah diplomasi politik dan ekonomi segera dilakukan dalam upaya meredakan konflik yang terjadi.
Baca juga : Perang Iran Israel Timbulkan Risiko Pelemahan Ekonomi Dalam Negeri
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap semua pihak dapat mengambil langkah yang tepat dalam mengantisipasi dampak gejolak dan tantangan global, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di masa datang.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani mengungkapkan ketegangan antara Iran dan Israel merupakan situasi yang sangat bahaya, karena rawan terjadi salah perhitungan yang berpotensi timbulkan perang di kawasan Timur Tengah.
Di dalam dunia yang sangat terkait, ujar Abdul Kadir, konflik di Timur Tengah itu berpotensi berdampak pada ekonomi nasional.
Baca juga : Pemprov DKI Jakarta Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel
Karena, tambah dia, kemungkinan yang akan terjadi adalah terjadinya disrupsi pada perairan dunia di Laut Merah yang akan mengganggu rantai pasok perdagangan global.
Pada konflik Ukraina-Rusia saja yang relatif jauh dari Indonesia, tegas Abdul Kadir, berdampak besar pada perekonomian nasional.
Abdul Kadir berpendapat, kemungkinan yang akan terjadi dalam konflik Iran-Israel adalah aksi blokade Selat Hormuz yang merupakan hub dari perdagangan minyak dunia. Sehingga, jelas dia, bila terjadi perang kawasan akan berdampak pada meningkatnya harga minyak dunia.
Baca juga : Apa Tujuan Serangan Terbatas Israel ke Iran?
Bila harga minyak dunia meningkat drastis, tegas Abdul Kadir, potensi gangguan ekonomi akan berdampak pada kenaikan harga BBM di dalam negeri, kenaikan harga komoditas, ekspor ke Timur Tengah dan Eropa berpotensi terganggu dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Meski semua kemungkinan di atas belum terjadi, Abdul Kadir menegaskan, Indonesia harus mempersiapkan skenario terburuk untuk menghadapi atau menjawab berbagai tantangan tersebut.
Abdul Kadir mengungkapkan, Indonesia juga konsisten mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bereaksi mengakhiri pendudukan Israel di Palestina dalam upaya menekan ketegangan di Timur Tengah.
Pengamat Militer, Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan, kondisi dunia semakin dipenuhi dengan ketidakpastian.
Instabilitas politik dan volatilitas ekonomi, tambah Jaleswari, menjadi faktor pendorong situasi yang memburuk.
Menurut dia, dalam satu dekade terakhir terjadi penguatan intensitas konflik global di berbagai wilayah mulai dari Eropa hingga Timur Tengah.
Di tengah konflik global yang terjadi saat ini, ujar Jaleswari, Indonesia dinilai masih memiliki risiko menengah-rendah. Meski begitu, tambah dia, konflik global harus segera diantisipasi.
Dia berpendapat, perang kawasan akan terjadi bila negara-negara Arab mulai terlibat mendukung Iran atau Israel. Keterlibatan Arab Saudi dalam perang Iran-Israel diakui Jaleswari akan menegaskan terjadinya perang di kawasan.
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Broto Wardoyo, Ph.D mengungkapkan hubungan antara Iran dan Israel sejak 1975 hingga 2024 tidak pernah ada fase tenang.
Broto menegaskan, konflik yang terjadi antara Iran-Israel tidak terlepas dari pendudukan Israel di Palestina.
Dalam konflik dengan Iran, ujar Broto, Israel menjalankan sejumlah operasi intelejen yang menyasar para Jenderal pengambil keputusan di Iran, serta kelompok-kelompok proxy Iran.
Langkah Israel itu, jelas Broto, dijawab oleh Iran dengan operasi militer terbatas melalui serangan terhadap pusat militer Israel dan Amerika Serikat.
Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti mengungkapkan kondisi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari global shock di sektor politik dan keamanan.
Menurut Esther, konflik yang melibatkan sejumlah negara Timur Tengah, yang merupakan produsen minyak dunia, tentu saja berpotensi mengganggu pasokan. Apalagi, tambah dia, negara-negara di Timur Tengah memproduksi 13 juta barel per hari.
Esther sangat berharap konflik Iran-Israel tidak meluas dan hanya limited war, agar tidak berdampak luas bagi Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan berpendapat, konflik di Timur Tengah adalah konflik geopolitik yang menggunakan motivasi agama.
Pendudukan Israel di Palestina, ujar Farhan, salah satu tujuannya adalah untuk memberi ruang lebih luas bagi kelompok Yahudi.
Aksi tersebut, jelas Farhan, mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok Islam di Timur Tengah yang belum bersatu.
Dalam upaya mencegah dampak konflik di Timur Tengah meluas ke perekonomian nasional, Farhan berharap, pemerintahan yang baru pada tahun pertamanya harus segera merealisasikan janjinya untuk memberikan bantuan sosial, bantuan langsung tunai (BLT) dan program makan siang gratis. Setidaknya, jelas Farhan, langkah tersebut dapat menekan biaya konsumsi masyarakat.
Selain itu, Farhan juga berharap, pemerintahan baru konsisten merealisasikan peningkatan investasi dengan tetap mengedepankan hak-hak masyarakat adat. (Z-6)
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang dinilai berupaya melemahkan Indonesia dan menghambat langkah bangsa.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Dunia usaha menilai pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 belum sepenuhnya mencerminkan akselerasi pertumbuhan yang optimal.
Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja perekonomian nasional yang solid di sepanjang 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,11% secara tahunan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 68 bulan berturut-turut, di tengah kondisi ekonomi global yang tak pasti.
Dino Patti Djalal soroti absennya poin Solusi Dua Negara dalam pidato Presiden Prabowo di Board of Peace Washington. Simak pesan penting pendiri FPCI ini.
Studi The Lancet ungkap kematian di Gaza 35% lebih tinggi dari data resmi. Hingga Jan 2025, 75 ribu warga tewas akibat serangan Israel, mayoritas perempuan & anak-anak.
PM Israel Benjamin Netanyahu tegaskan rekonstruksi Gaza hanya berjalan jika Hamas melucuti senjata. Simak hasil pertemuan Board of Peace di Washington.
Menlu RI Sugiono di sidang DK PBB New York menegaskan komitmen solusi dua negara, soroti krisis kemanusiaan Gaza dan kebijakan Israel di Tepi Barat.
Pengadilan Cili menelaah pengaduan kejahatan perang terhadap mantan penembak jitu Israel, Rom Kovtun, atas dugaan pelanggaran HAM saat bertugas di Gaza.
Kepala UNDP Alexander De Croo memperingatkan pembersihan 61 juta ton reruntuhan Gaza butuh 7 tahun. Sekitar 90% warga hidup di kondisi ekstrem dan berbahaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved