Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu memastikan pemerintah berupaya untuk fokus mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan nantinya juga akan menyentuh golongan kelas menengah.
"Dalam KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal), kita mengusulkan untuk melihat dan memperkuat well being, artinya kesejahteraan masyarakat," ujarnya kepada pewarta di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5).
Penguatan kesejahteraan masyarakat itu, kata Febrio, tak lagi hanya berfokus pada masyarakat miskin dan rentan seperti yang telah berjalan sebelumnya. Dia mengatakan, pengelola keuangan negara telah melihat ruang yang tersedia untuk mendukung kelas menengah.
Penguatan itu salah satunya dilakukan melalui insentif pembelian rumah kepada masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Selain mendukung kelompok menengah, stimulus tersebut juga mendorong aktivitas perekonomian dalam negeri.
"Itu berhasil meningkatkan aktivitas untuk membangun rumah membeli rumah baru dan juga mendorong ekonominya menciptakan lapangan kerja, tahun ini kita lanjutkan. Contoh-contoh seperti itu yang akan kita lihat, kita pertajam untuk makin memperkuat well being," jelas Febrio. (Z-11)
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Objek lelang tersebut berasal dari eksekusi sitaan pajak, tegahan kepabeanan dan cukai, serta penghapusan Barang Milik Negara.
PEMERINTAH memastikan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, utamanya yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) segera direalisasikan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PEMERINTAH memastikan tekanan global imbas perang Ira-Israel masih dapat dimitgasi. Gejolak yang terjadi pada perekonomian masih dalam batas aman dan belum mengkhawatirkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved