Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SEKTOR industri dinilai menentukan laju perekonomian Indonesia. Peranannya yang signifikan terhadap pertumbuhan seharusnya mendorong pemerintah untuk bisa menggali dan mengoptimalkan sektor tersebut.
Sayangnya, kementerian perindustrian yang mengurusi ketentuan dan aturan sektor industri justru tampak alpa. Ragam kebijakan yang ditelurkan tak bisa mendorong perkembangan geliat industri di Tanah Air.
"Kegagalan mendorong ekonomi tumbuh di atas 6% karena faktor ini di mana sektor industri tumbuh rendah dan bergerak sangat lambat. Ini terjadi karena absen dan kekosongan kebijakan industri dan kementrian perindustrian yang dorman," ujar Ekonom Senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini melalui keterangannya, Selasa (18/6).
Baca juga : Manufaktur Tumbuh 5,2%, Menperin: Semestinya Bisa Lebih Tinggi
Selama ini, menurut dia, kementrian perindustrian berperan amat terbatas dengan kebijakan yang lemah dan tidak bernilai signifikan untuk memajukan sektor industri. Secara terus-menerus sektor itu tumbuh di bawah 5%, sehingga tidak punya daya dorong dan tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi tinggi.
Bahkan sektor industri seolah berada di ujung jalan dengan tingkat pertumbuhan rendah, berkisar 3% hingga 4%. Hal itu dianggap sebagai buah ketiadaan dan absen kebijakan industri.
"Industri dimatikan karena kebijakan yang surut dan tidak memberikan kesempatan, ruang dan dorongan bagi industri nasional," tutur Didik.
Baca juga : AiMS Solusi bagi Industri dalam Pemenuhan Regulasi
Jika kebijakan industri terus terjadi seperti selama 1-2 dekade terakhir ini, lanjutnya, maka sebaiknya lupakan janji-janji pemerintahan baru ke depan untuk memajukan ekonomi tumbuh tinggi akan bisa tercapai.
Alih-alih terwujud, besar kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan selalu di bawah 5% karena terseret pertumbuhan industri yang sangat rendah.
Padahal ada bukti nyata yang semestinya dapat diadopsi pemerintah. Vietnam dan India, misalnya, berhasil mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi lantaran berhasil menjadikan sektor industri sebagai lokomotif pertumbuhan.
Baca juga : Kemenperin Optimistis Industri Mamin Tumbuh 7% di Tahun 2022
Sektor industri di India tumbuh dua digit, sehingga menarik ekonomi bertumbuh hingga ke 7%. Sebaliknya, dalam dua dekade terakhir, sektor industri Indonesia hanya tumbuh di bawah 5%, sehingga mustahil bisa menarik pertumbuhan ekonomi sampai di atas 6%.
Kegagalan Indonesia mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan akibat dari gagalnya pemerintah menjadikan sektor industri sebagai pemain utama.
"Sekaligus karena kementrian perindustrian mandek dan mandul dalam menjalankan kebijakan industrinya. Faktor kritis dalam pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan berikutnya nanti terletak di kementerian ini," terang Didik.
Baca juga : Tahun 2021, Menperin: Sektor Industri Masih Jadi Penopang Utama Ekonomi
Stagnansi pertumbuhan Indonesia di kisaran 5% dalam satu dekade terakhir terjadi karena ekonomi hanya bertumpu pada konsumsi dan sektor jasa, yang sedianya didominasi dari sektor informal.
Dengan sektor jasa yang tidak modern dan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga, imbuh Didik, maka ekonomi kehilangan navigator yang pada gilirannya ekonomi bertumbuh rendah atau moderat.
Karenanya, dia menilai janji kampanye dari presiden terpilih soal ekonomi yang akan dipacu sampai 8% merupakan target yang hampir mustahil. Apalagi jika itu diupayakan dengan kebijakan yang sama dan kementerian terkait tidak berbuat banyak untuk menggubah keadaan.
"Jika ingin berbeda dari pemerintahan sebelumnya, maka kunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi kementrian industri dan kebijakan industrinya. Tanpa itu, Indonesia akan menjadi underdog di ASEAN," pungkas Didik. (Z-3)
Airlangga Klaim Ekonomi Indonesia jadi Referensi Negara ASEAN
DI tengah ketidakpastian pasar keuangan global, penurunan tarif bea masuk dari Amerika Serikat (AS) memberi ruang napas baru bagi sejumlah negara.
Indonesia dinilai memiliki posisi yang relatif lebih baik dalam menghadapi gelombang tarif baru dari AS.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan BI rate harus segera disambut pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Per kuartal II 2025 yang lalu, konsumsi swasta dan pemerintah menyumbang 62,53% terhadap PDB, sementara investasi menyumbang 27,83%.
SENIOR Economist DBS Bank Radhika Rao turut buka suara atas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II yang mencapai 5,12%.
Penyelenggaraan ICCIS 2025 merupakan langkah vital untuk mematangkan solusi bersama guna mendorong perkembangan industri rantai dingin nasional.
Kinerja manufaktur dikatakan lebih akurat dengan IKI dan PMI BI dibandingkan dengan indikator kinerja manufaktur lainnya.
Kemenperin mencatat saat ini terdapat 170 kawasan industri yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, dengan tingkat okupansi mencapai 58,39%.
Kunjungan tersebut juga turut dihadiri oleh Gubernur Banten, Andra Soni, yang tertarik mengeksplorasi ID. BUZZ secara langsung.
Apindo dan Kemenperin Minta Gubernur Kaji Ulang Larangan AMDK di Bal
Kemenperin siap melakukan penyesuaian kebijakan internal untuk menghindari tumpang tindih regulasi, sekaligus menyesuaikan dengan arah deregulasi nasional yang kini tengah bergulir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved