Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia (IPGI) melakukan audiensi dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pekan lalu. Audiensi kali ini bertujuan untuk menyikapi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang wacananya akan dilanjutkan setelah berakhir di 2024 ini.
Ketua umum IPGI Eddy Asmanto mengutarakan evaluasi kebijakan HGBT sangat diperlukan karena berdampak luas pada seluruh rantai pasok gas bumi, baik dari sektor hulu, midstream, maupun hilir.
"Perlu dilakukan evaluasi efektifitas HGBT agar manfaat yang diterima pelaku usaha sektor hulu, midstream dan hilir menjadi adil. Lagi pula HGBT ini kan awalnya untuk mendorong daya saing pada tujuh sektor industri," ucap Eddy melalui keterangan tertulis, Senin (10/6).
Baca juga : Banyak Sektor Industri Minta Harga Gas Murah, DPR : Perlu Evaluasi Permen ESDM 12/2022
Eddy mengungkapkan HGBT berdampak pada penurunan penerimaan negara di sektor hulu yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh negara di sektor hilir, seperti kenaikan pendapatan pajak, kenaikan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan daya saing industri melalui penurunan harga.
"Sebagai informasi, pada 2021 dan 2022 negara mengalami penurunan pendapatan dari ketentuan HGBT sebesar Rp29,39 triliun, namun belum ada data kuantitatif yang menggambarkan kenaikan di sektor hilir. Jika kebijakan HGBT ini terus dilanjutkan, IPGI mengharapkan adanya evaluasi yang menyuruh," imbuhnya.
Dari audiensi tersebut, terdapat persamaan persepsi bahwa perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan HGBT. DPR pun memberi perhatian terhadap semua permasalahan yang diutarakan. Selain itu DPR akan menindaklanjuti aspirasi IPGI dengan mitra terkait. (Ant/Z-11)
Gas bumi juga menjadi salah satu andalan untuk mendukung tercapainya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu Indonesia swasembada energi.
PT PGN terus mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi yang bersumber dari Liquefied Natural Gas (LNG) domestik.
Potensi pertumbuhan lapangan kerja baru dari sektor gas bumi sangat besar.
Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengapresiasi langkah pemerintah yang memperpanjang masa berlaku kebijakan gas murah untuk kelompok industri tertentu.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menekankan pentingnya pemanfaatan gas bumi sebagai transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE).
SKK Migas) mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mengejar target lifting atau produksi siap jual minyak dan gas (migas) di tahun ini.
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Penghargaan ini diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility, dengan fokus pada pencapaian ESG perusahaan dalam kerangka SDGs PBB.
PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2025 kembali mencatatkan kontraksi. Berdasarkan data S&P Global, PMI Indonesia turun 0,5 poin menjadi 46,9, dibandingkan Mei 2025 yang berada di level 47,4.
Strategi keamanan siber yang tangguh dimulai dengan visibilitas yang lengkap, mengetahui apa yang perlu dilindungi dan ketika risiko terbesar berada.
Selama ini, industri tekstil dalam negeri telah menyepakati skema nontarif dengan memprioritaskan penyerapan produksi lokal, dan hanya mengimpor sesuai kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved