Kondisi Hukum Indonesia makin tidak Baik-Baik Saja

GURU Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto mengungkapkan kondisi hukum di Indonesia semakin hari semakin tidak baik-baik saja. Dia begitu prihatin dengan pemerintah, para wakil rakyat hingga lembaga penegak hukum yang bekerja sama untuk menggunakan hukum sebagai senjata politik belaka.

"Situasi kita hari ini, apakah sudah lebih baik? Tidak. Tahun 1998, yang mereka (pemerintah) lakukan terhadap warganya adalah kekerasan fisik. Tetapi yang hari ini mereka lakukan adalah kekerasan budaya. Mereka melakukan yang disebut hukum sebagai senjata politik," kata Sulis dalam diskusi 'Hukum Jadi Senjata Politik' di Jakarta, Rabu (19/6).

Sulis juga amat menyesalkan para pemangku kebijakan bekerja diam-diam untuk merevisi berbagai aturan demi melancarkan pemerintahan selanjutnya berkuasa.

Baca juga : KPU: Durasi Penyelesaian Sengketa Pemilu 15 Hari Kerja

Dia juga kecewa lembaga penegak hukum di Indonesia yang sudah tidak lagi independen. Sulis menyatakan ia dan rakyat Indonesia akan mengalami kebingungan. Karena tidak ada lagi tempat untuk mengadu dan berlindung. Semua perangkat negara sudah tidak ada lagi yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Diam-diam mereka menggunakan otoritas lembaga tinggi negara untuk membuat hukum, mendefinisikan kekuasaan dan kepentingan elit penguasa. Dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, itu saya kurang paham para sarjana hukum yang menjadi hakim-hakim itu, apakah mereka sengaja menyalahgunakan teori yang mereka dapat di kelas," ketus Sulis.

"Positivisme hukum yang memang aliran itu apabila disalahgunakan akan begitu saja, eksistensinya diletakkan pada huruf-huruf dan teks-teks pasal. Eksistensi itu dilepaskan dari substansinya. Apakah substansinya itu apakah adil, tidak adil, akan berdampak apa, itu tidak dipentingkan. Itu sebabnya MK yang dinyatakan melanggar etika berat, tidak bisa digugurkan," jelasnya.

Baca juga : Putusan MA Dinilai Beri Kesempatan Anak Muda Jadi Pemimpin

Sulis juga geram dengan para intelektual yang masih mendekam di bawah meja mereka masing-masing tanpa mau turun dan bergerak untuk melawan semua ketidakadilan yang ada hari ini.

Meski Sulis mengakui bahwa para intelektual, akademisi yang hari ini tidak turun juga akibat dari aturan-aturan yang membuat mereka terkekang dan terjerat pada pekerjaan administratif di kampus masing-masing.

Ia tetap berharap agar para intelektual, akademisi, anak muda mau mulai memikirkan arah masa depan bangsa Indonesia.

"Ke mana para akademisi Indonesia di kampus? Pertanyaan itu sangat relevan. Karena Indonesia itu diperjuangkan, dijaga, dimerdekakan, dirawat oleh kaum intelektual para pendiri bangsa kita," ucap Sulis. (Dis/Z-7)