Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengajar Ilmu Politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai ide presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Presidential Club patut diapresiasi. Menurutnya, forum itu bisa menjaga keberlanjutan program atau kebijakan strategis meskipun ada perbedaan pandangan politik dari presiden-presiden terdahulu.
Umam menjelaskan, merujuk pada model lembaga Presidential Club di Amerika Serikat, lembaga semacam itu bisa menghadirkan beberapa fungsi strategis. Mulai dari fungsi penasehat informal presiden untuk merumuskan atau bertukar pendapat, memberikan nasihat, dan membahas isu-isu strategis terkait masalah politik-pemerintahan dan kebijakan publik.
"Selain itu, lembaga ini juga bisa mendorong kerjasama lintas partai, yang menjadi entitas kekuatan politik para mantan presiden, untuk memberikan nasihat-nasihat teknokratis kepada presiden yang memerintah," kata Umam saat dihubungi, Sabtu (4/5).
Baca juga : Demokrat: Forum Khusus Presiden Serupa dengan Mimpi SBY
Dengan demikian, forum itu juga bisa membantu menjaga kontinuitas, stabilitas, dan integritas lembaga kepresidenan dalam sistem politik di Tanah Air.
Prabowo juga memiliki hubungan baik dengan presiden terdahulu. Untuk itu, untuk membentuk forum itu sebagai sebuah lembaga sangat mungkin direalisasikan.
"Prabowo tidak memiliki garis konfik dengan siapapun. Prabowo memiliki hubungan baik dengan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo," ujarnya.
Baca juga : PDIP: Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Layak Dimatangkan
Kendati demikian, Umam menilai forum ini bisa berjalan baik atau tidak tergantung kedewasaan masing-masing mantan presiden. "Bagaimana soal mengelola ego dalam pola relasi konflik politik personal yang sebenarnya tidak produktif. Demi kepentingan bangsa, seharusnya para mantan presiden bisa menyingkirkan ego dan kepentingan politik pribadi masing-masing," jelasnya.
Sebelumnya, juru bicara presiden terpilih Prabowo Subianto, Dahnil Azhar Simanjuntak, mengungkapkan ide Prabowo soal pembentukan presidential club yang diisi para Presiden RI terdahulu yang masih hidup sampai saat ini.
Diharapkan, para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah strategis kebangsaan serta kompak dan rukun untuk turut berpikir dan bekerja bagi kepentingan rakyat, terlepas dari perbedaan pandangan maupun sikap politik mereka.
Dahnil meyakini pada saatnya nanti, Prabowo akan bertemu dengan Presiden Jokowi, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri. (Z-11)
SBY siap duduk bersama dengan Megawati Soekarnoputri membahas masalah kebangsaan melalui Presidential Club.
KETUA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyambut baik soal wacana presiden terpilih Prabowo Subianto yang berencana membuat perkumpulan presiden terdahulu atau Presidential Club.
Presidential Club adalah gagasan awal untuk mewujudkan silaturahmi antara presiden terdahulu
POLITIKUS PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno merespons wacana Presidential Club diformalkan layaknya Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Rencana pembentukan presidential club dinilai baik untuk keberlanjutan pembangunan
Diyakini akan muncul gagasan yang dibutuhkan bangsa dari Presidential Club.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved